METRONUSANTARANEWS,COM.Jakarta - Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup & B3 Indonesia (AMPHIBI) bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan PUSDIKLAT PAJAK Kementrian Keuangan adakan pertemuan dalam membahas rencana kerjasama pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di gedung Pusdiklat Pajak Jl. Sakti Raya No.1, Kemanggisan, Kec. Palmerah Jakarta Barat pada, Rabu (10/03/2021).

Hadir dalam rapat pembahasan tersebut Kepala Pusdiklat Pajak DR. Drs. Hario Damar, M.B.A. , Kepala bagian Tata Usaha Muhamad Sandri Merizanta, SE,.M.M. dan Kepala Sub.bagian Rumah Tangga & Pengelolaan Aset Jumali, SE,. M.M. Sementara dari Lembaga Amphibi dihadiri Ketua Umum Agus Salim Tanjung So,Si., Dir.Litbang Ir.Mulyadi Sayoon, Ketua Amphibi Bekasi Raya Moch.Hendri A, ST dan Kabid SDA Joko Santoso. Rapat yang dilakukan di Gedung Pusdiklat Pajak Jakarta membahas beberapa Program Usaha dalam pengembangan kapasitas ekonomi pemberdayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang akan di jadikan sebagai Role Model konsep dalam pemberdayaan masyarakat di tiap tiap daerah di Indonesia. Kepala Pusdiklat Pajak DR. Drs. Hario Damar, M.B.A. menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini tengah melakukan reformasi di berbagai bidang. Salah satu reformasi tersebut adalah dengan mengadakan Modernisasi Administrasi Perpajakan yang meliputi IT (Informasi Teknologi) dan Perilaku Pegawai. Dibutuhkan kualitas SDM yang handal dan memiliki kemampuan di bidang Ilmu pengetahuan, ketrampilan dan keahlian, Profesionalitas, “ujar Hario. Disamping pengembangan SDM bagi pegawai Ditjen Pajak, Hario juga menyampaikan bahwa dirinya juga ingin berkontribusi dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup guna membangkitkan perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat diseputar lingkungan kantor Pusdiklat Pajak dan masyarakat se Jakarta Barat. Saat ini di lingkungan kantor Pusdiklat Pajak sudah dilakukan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup diantaranya budidaya lele kolam terpal, peternakan Bebek Peking, Peternakan Ayam Petelur, pembudidayaan Tanaman Hias, pengolahan kompos dari sampah dedaunan kering, pengkomposan sisa makanan ke dalam lubang biopori, dan Bank sampah. Dengan adanya konsep pengelolaan lingkungan hidup dari rekan-rekan Amphibi, mudah-mudahan bisa kita kolaborasikan dan dijadikan sebagai Role Model dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup. Kalau program ini berjalan dan menjadi salah satu usaha yang berkelanjutan, tentunya akan menjadi sumber pemasukan Negara dari pajak usahanya, “ucap Hario. Sementara ketua umum Amphibi Agus Salim Tanjung So,Si menjelaskan bahwa pertemuan antara lembaga Amphibi dengan Pusdiklat Pajak untuk membahas pengembangan usaha dalam pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup memang telah direncanakan sebelumnya. Saat ini kami sedang membuat konsep tata kelola sampah yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik dari sumbernya agar dapat di pilah dan diolah hingga mampu menghasilkan nilai ekonomis. Ada beberapa pogram pelatihan yang akan kita tuangkan dalam MoU kerjasama Amphibi dengan Pusdiklat Pajak nantinya. Diantaranya pelatihan, sosialisasi dan produksi dalam pengelolaan sampah, sisa makanan yang akan dijadikan pelet pakan ikan dan ternak, pemilahan dan pengolahan sampah anorganik hingga pembibitan pohon dan ternak yang dapat menghasilkan nilai ekonomis untuk masyarakat, “jelas A.S.Tanjung. Dengan adanya rencana kerjasama Amphibi dengan Pusdiklat Pajak dalam pelatihan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengelolaan lingkungan ini, setidaknya dapat membangkitkan perekonomian masyarakat di Indonesia dan memberi solusi permasalahan lingkungan hidup, “ucapnya. Semoga dengan kehadiran lembaga Amphibi di Nkri, dapat dirasakan dan bermanfaat untuk masyarakat luas dan kedepannya mampu bekerjasama dengan berbagai instansi kepemerintahan maupun pelaku usaha dalam memperbaiki lingkungan hidup, tutup A.S.Tanjung. (red-litbanglh) Markoni/Time,