Popon SP. d “Tidak Merasa Melanggar Aturan Pemerintah” No.17 Th. 2010 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Pendidikan

454

Garut – Kepala sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) YAKHA, yang berlokasi di Desa Cimareme Kec. Banyuresmi Kab. Garut, Popon SP. d. mengungkapkan “saya selaku kepala sekolah SMP Yakha mengakaui dan membenarkan bahwa pihak sekolah telah menjual buku Lembar Keja Siswa (LKS)”.

Lanjutnya “hal ini kami lakukan setelah ada nya musyawarah dengan orang tua siswa dan pihak orang tua tidak merasa keberatan dengan adanya penjualan buku LKS tersebut selain kordinasi dengan pihak orang tua siswa kami juga ada kominikasi dengan Rayon dan disdik”.

Pernyataan kepala sekolah tersebut beda dengan temuan kami di lapangan, menurut selah seorang orang tua siswa yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan “saya tidak pernah di ajak bicara soal buku LKS, tau-tau saya harus bayar Rp.105.000 per 10 buku, karena anak saya baru kelas satu, sedangkan untuk kelas 2 Rp.110.000, kelas 3 seharga Rp.120.000”, ungkap nya.

Menurut peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penggunaan pendidikan pasal 181 menyebutkan seluruh satuan pendidikan dan guru di larang menjual atau memungut biaya buku atau LKS kepada siswa.

Pemerintah sudah jelas melarang menjual buku LKS apapun alasan nya .
Kalau berdasarkan peraturan pemerintah maka pihak sekolah menengah pertama Yakha sudah melanggar aturan pemerintah no 17 tahun 2010.

Dengan adanya kejadian ini seharus nya dinas pendidikan kabupaten Garut harus segera berindak agar kebijakan sekolah tidak melemahkan peraturan pemerintah,
Apalagi dalam keteranganya kepala sekolah Yakha sudah berkordinai dengan Disdik, apa betul disdik kabupaten garut mengetahui nya apalagi membri ijin nya.
Selama ini kami belum konpirmasi kepada puhak disdik tentang adanya kooerdinasi dari skolah Yakha (yana)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here