Perkuat Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja, LPKA Banda Aceh Ikuti Rapat Evaluasi Triwulan III Tahun 2026 Secara Virtual

Perkuat Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja, LPKA Banda Aceh Ikuti Rapat Evaluasi Triwulan III Tahun 2026 Secara Virtual

MetroNusantaraNews.com | Banda Aceh – Dalam rangka memperkuat evaluasi, koordinasi, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh mengikuti Rapat Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 secara virtual, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut berlangsung di Aula Sekretariat LPKA Banda Aceh dan diikuti oleh jajaran pimpinan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia.

Pelaksanaan rapat ini berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: SEK/B/PR.02.01/25/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Perubahan Waktu Pelaksanaan Rapat Analisis dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026.

Rapat diawali dengan pengantar dan penyampaian laporan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, masing-masing unit utama menyampaikan laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja, meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan turut memberikan tanggapan dan arahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2026. Arahan tersebut menjadi bahan penting dalam memperkuat pelaksanaan program kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengoptimalkan pencapaian target kinerja organisasi ke depan.

Keikutsertaan LPKA Kelas II Banda Aceh dalam rapat ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung penyelarasan program kerja, memperkuat koordinasi antarsatuan kerja, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui evaluasi secara berkala, diharapkan setiap unit pelaksana teknis dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, melakukan perbaikan terhadap berbagai aspek yang masih perlu dioptimalkan, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar.(FAHRID) Kaperwil Aceh