Rotasi atau Bawa Gerbong ? Pungli di Satpas Polres Bogor Semakin Menggila di Tengah Pergantian Pimpinan, Tindak Lanjut Propam Dipertanyakan
Metronusantaranews.com, Bogor — Harapan baru sempat muncul saat AKBP Arfan Zulkan Sipayung, S.H., S.I.K., M.A.P., dilantik sebagai Kapolres Kabupaten Bogor yang baru. Masyarakat menaruh harapan besar : rotasi jajaran yang dilakukan akan membawa perubahan positif dan membersihkan institusi dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Namun, kenyataan di lapangan sebaliknya. Hasil penelusuran dan investigasi media justru menemukan hal yang sangat mengkhawatirkan : praktik pungutan liar di lingkungan Satpas Satlantas Polres Bogor kian merajalela. Tak hanya itu, muncul kecurigaan luas terkait pengisian jabatan strategis yang diduga didominasi oleh "gerbong lama" dari daerah asal Kapolres
1. Rotasi atau Bawa Gerbong ?
Rotasi personel di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah hal yang lumrah dan menjadi hak pimpinan untuk menata jajarannya. Namun, rotasi yang dilakukan di lingkungan Polres Bogor kali ini memicu pertanyaan besar, baik dari internal maupun masyarakat luas.
Banyak yang mempertanyakan : mengapa jabatan-jabatan strategis justru diisi oleh mereka yang diduga berasal dari Jawa Tengah, dan bukan dari perwira yang sudah lama bertugas serta memahami kondisi wilayah Bogor?
Apakah penempatan ini murni demi profesionalisme dan peningkatan kinerja, atau sekadar mengamankan lingkaran terdekat ? Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Pasca rotasi, keluhan masyarakat terkait pungutan liar di pelayanan publik justru meningkat tajam, bukan menurun.
"Jika rotasi ini tujuannya perbaikan, kenapa pungli malah semakin berani? Jika personel baru ini profesional, kenapa pelayanan di lapangan malah semakin mahal dan tidak transparan ? Ini yang harus dijawab secara terbuka oleh Kapolres Bogor, AKBP Arfan Zulkan Sipayung," tegas salah satu pengamat sosial.
2. Temuan Investigasi: SIM C Rp750.000, Padahal Resmi Rp100.000!
Ini adalah fakta yang paling mencolok dan meresahkan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP, biaya resmi penerbitan SIM C baru adalah Rp100.000. Namun di lapangan, masyarakat dipaksa membayar hingga Rp750.000.
Ada selisih sebesar Rp650.000 per satu lembar SIM — tanpa kwitansi, tanpa penjelasan, dan tanpa kejelasan ke mana uang tersebut mengalir.
Ini bukan sekadar "uang rokok" atau biaya percepatan. Ini adalah dugaan pungutan liar yang sistematis, terorganisir, dan berulang. Jika ratusan pemohon membayar harga yang tidak wajar setiap harinya, berapa miliar rupiah yang berputar dari praktik ini setiap bulan?
Pertanyaan sederhana yang menuntut jawaban: Apakah Kapolres tidak mengetahui hal ini? Jika tidak tahu, berarti pengawasan sangat lemah. Jika tahu namun membiarkan, berarti ada kelalaian tugas yang serius.
3. Setelah Terbongkar : Ajak Pertemuan, Bukan Dipertanggungjawabkan
Pola yang terjadi semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan terstruktur. Setelah temuan media terungkap, muncul dua nama yang disebut-sebut terkait praktik ini:
- Reza, anggota yang diduga terlibat langsung
- Bahtiar, yang menjabat sebagai Baur SIM C
Alih-alih dilakukan pemeriksaan internal yang transparan, justru keduanya diduga mendatangi media dan mengajak pertemuan tertutup setelah mengetahui adanya pemberitaan.
Pertemuan untuk apa ? Untuk memberikan klarifikasi resmi melalui jalur terbuka ? Atau untuk menekan agar berita tidak dimuat ?
Pola ini sudah terlalu sering terulang : setelah terungkap, diajak "ngopi", diajak bicara diam-diam, lalu ditawarkan jalan tengah. Padahal yang seharusnya terjadi adalah proses hukum dan pemeriksaan, bukan negosiasi diam-diam.
LSM Indonesia Morality Watch menilai:
"Ajakan pertemuan secara diam-diam justru semakin menguatkan dugaan bahwa praktik pungli itu nyata dan terorganisir. Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa tidak menjawab secara terbuka dan resmi?"
4. Sudah Dilaporkan ke Propam, Tapi Di mana Tindak Lanjutnya ?
Kasus ini telah dilaporkan ke Propam Mabes Polri maupun Propam Polres Bogor. Nama-nama, bukti percakapan, dan bukti pembayaran telah diserahkan. Namun hingga tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan:
- Apakah Reza dan Bahtiar sudah diperiksa?
- Apakah sudah ada sanksi yang dijatuhkan?
- Apakah praktik penarikan biaya tidak wajar itu sudah dihentikan ?
Kesunyian dari lembaga pengawasan internal inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan paling krusial: Apakah lembaga pengawasan juga ikut terhalang oleh "gerbong" yang sama?
Catatan Redaksi
Pungutan liar bukan hanya merugikan kantong rakyat, tetapi mematikan kepercayaan terhadap institusi. Tagline "Polisi Bersama Masyarakat" tidak cukup hanya diucapkan — harus dibuktikan dengan pelayanan yang bersih, tarif yang transparan, dan pengawasan yang tegas tanpa pandang bulu.
Masyarakat berhak tahu. Rotasi harusnya untuk perbaikan, bukan untuk memperkuat jaringan. Selama pungli masih tumbuh subur di bawah pimpinan yang baru, maka janji perubahan belumlah terpenuhi.

Jabotabek
