Anda seorang Panwascam, ??! Ini Tugas ,fungsi dan Wewenang Panwascam ?

Bandar Lampung |

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Tugas Panwaslu Kecamatan, yaitu:

A. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri dari: 

Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan

Mengkoordinasikan, mengawasi, membimbing, memantau, dan melaporkan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan

Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan;

Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;

Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan; dan

memeriksa dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pelaksanaan kampanye;

Logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

Pelaksanaan pengumpulan dan pengumpulan suara hasil Pemilu di TPS;

Pergerakan surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara dari TPSI sampai ke PPK;

Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;

Pergerakan surat tabulasi pemungutan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan

Pelaksanaan pemungutan dan pengumpulan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

C. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;

D. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan;

yaitu. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

Putusan DKPP;

Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;

Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

F. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

G. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;

H. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan; dan

Saya. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu Kecamatan, yaitu:

Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan. 

memeriksa dan mengadili pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pengawasan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Merekomendasikan kepada instansi terkait melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban sementara Panwaslu Kelurahan/Desa setelah memperoleh pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila Panwaslu Kelurahan/Desa dikenakan sanksi sementara atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;

Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;

Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan

Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewajiban Panwaslu Kecamatan, yaitu:

Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat di bawahnya;

Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

Menyampaikan temuan dan pelaporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Heri)

(Dikutip dari berbagai sumber)