Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Diduga Tebang Pilih Dalam Penanganan Kasus Uang Palsu di Tangerang Selatan
Metronusantaranews.com, Tangerang — Tim Penasihat Hukum Muhammad Farhan alias Pehong menyoroti penanganan perkara dugaan peredaran uang Rupiah palsu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Mereka mempertanyakan konsistensi penegakan hukum lantaran pihak yang diduga berperan sebagai pembuat maupun pemasok uang palsu disebut belum terlihat menjalani proses persidangan, sementara Farhan telah berstatus sebagai terdakwa.
Tim penasihat hukum yang terdiri dari Suhartawan Hutapea, S.H., M.H.Kes., dan Petrus Silitonga, S.H., M.H., dari Law Firm IMS & Associates, meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan penanganan perkara terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Suhartawan mengatakan, penegakan hukum semestinya menjangkau setiap pihak berdasarkan peran dan alat bukti yang dimiliki, bukan hanya terhadap pihak yang lebih dahulu terseret dalam proses hukum.
“Kami mempertanyakan apakah penegakan hukum telah menjangkau seluruh pihak berdasarkan peran dan alat bukti masing-masing. Jangan sampai pihak yang diduga memiliki peran lebih besar sebagai pembuat atau pemasok justru belum dimintai pertanggungjawaban secara tuntas, sedangkan pihak yang diduga hanya berperan sebagai perantara telah lebih dahulu duduk sebagai terdakwa,” ujar Suhartawan.
Menurut tim penasihat hukum, Farhan bukan merupakan produsen, pencetak, ataupun bandar utama uang palsu. Dalam kesehariannya, Farhan diketahui bekerja sebagai pengemudi ojek daring sekaligus menjalankan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pendidikan terakhirnya disebut setingkat SMK.
Tim juga menyampaikan bahwa berdasarkan fakta yang mereka ajukan dalam persidangan, Farhan tidak memiliki peralatan maupun kemampuan untuk mencetak uang palsu.
Dalam materi pembelaan, tim menyebut nama Sdr. DC dan Sdr. M.Bst. sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan pembuatan maupun pemasokan uang palsu. Meski demikian, tim menegaskan bahwa dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tetap harus diuji melalui alat bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Soroti Penyerahan 64 Lembar Uang Diduga Palsu
Selain mempertanyakan perkembangan penyidikan terhadap pihak lain, tim penasihat hukum juga menyoroti rangkaian penyerahan 64 lembar uang yang diduga palsu.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan tim, penyerahan tersebut berlangsung dalam tiga kesempatan, yakni pada 14 Mei 2026 sebanyak 20 lembar di Warung Kongkow De Latinos, 16 Mei 2026 sebanyak empat lembar di Restoran Lembur Kuring, serta 17 Mei 2026 sebanyak 40 lembar di Indomaret Muncul.
Tim menyatakan bahwa rangkaian penyerahan tersebut berlangsung atas permintaan aktif saksi YA dalam rangka operasi penyamaran atau undercover buy yang dilakukan aparat kepolisian.
Petrus mengatakan, seluruh 64 lembar uang tersebut, menurut pemahaman tim berdasarkan fakta persidangan, langsung diserahkan kepada aparat dan kemudian dijadikan barang bukti.
“Kami meminta Majelis Hakim menilai secara cermat konteks transaksi, inisiatif para pihak, tujuan operasi, serta apakah uang tersebut benar-benar sempat beredar dan menimbulkan kerugian pada masyarakat,” kata Petrus.
Tim juga menyoroti rencana pemesanan tambahan sebanyak 250 lembar uang palsu dengan nilai Rp25 juta yang disebut tidak pernah terealisasi. Hal itu lantaran, berdasarkan keterangan yang menjadi bagian dari pembelaan, pihak pemasok tidak memiliki barang yang diminta.
Atas dasar tersebut, penasihat hukum meminta agar rencana pemesanan yang tidak terlaksana itu dinilai secara hati-hati dan tidak serta-merta disamakan dengan perbuatan yang telah selesai dilakukan.
Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih
Tim penasihat hukum menegaskan, kritik terhadap penanganan perkara tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik, penuntut umum, maupun Majelis Hakim.
Mereka hanya meminta adanya transparansi mengenai status penanganan setiap pihak yang disebut dalam persidangan, termasuk dasar penetapan status hukum serta langkah penyidikan yang telah dan akan dilakukan.
“Prinsip persamaan di hadapan hukum mengharuskan setiap orang diproses berdasarkan bukti dan peran masing-masing, bukan berdasarkan siapa yang paling mudah dijangkau. Jika terdapat pihak lain yang diduga sebagai pembuat atau pemasok, kami meminta agar penanganannya dijelaskan dan ditindaklanjuti sesuai hukum,” tegas Petrus.
Karena itu, tim secara khusus meminta Dirreskrimsus Polda Metro Jaya memberikan klarifikasi mengenai perkembangan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan.
Di sisi lain, mereka juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang agar memeriksa seluruh fakta persidangan secara menyeluruh. Beberapa hal yang diminta menjadi pertimbangan antara lain peran konkret Farhan, unsur kesengajaan atau *mens rea*, konteks operasi penyamaran, tidak terealisasinya pesanan tambahan, serta kondisi pribadi dan tanggungan keluarga terdakwa.
Tim berharap putusan yang nantinya dijatuhkan dapat mencerminkan rasa keadilan dan proporsionalitas dengan tetap berpedoman pada hukum serta alat bukti yang sah.
“Kami menghormati kewenangan penyidik, penuntut umum, dan Majelis Hakim. Yang kami tuntut adalah konsistensi: seluruh pihak yang diduga terlibat harus dinilai berdasarkan perannya masing-masing. Hukum tidak boleh tajam kepada pihak yang lemah, tetapi tumpul terhadap pihak yang diduga memiliki peran lebih besar,” tutup Suhartawan.
Hingga keterangan dari tim penasihat hukum tersebut disampaikan, klarifikasi dari pihak Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengenai perkembangan penanganan pihak-pihak lain yang disebut dalam persidangan masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh dan berimbang kepada masyarakat.

Jabotabek
