Diduga Ketua Hakim PN Langsa Marah kepada Wartawan Saat Sidang Kasus Penganiayaan dan Pengeroyokan, Persoalkan Foto hingga Nomor Telepon

Diduga Ketua Hakim PN Langsa Marah kepada Wartawan Saat Sidang Kasus Penganiayaan dan Pengeroyokan, Persoalkan Foto hingga Nomor Telepon

MetroNusantaraNews.com| Langsa – Sikap yang diduga ditunjukkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Langsa, Rahmi Warni, S.H., terhadap seorang wartawan MetroInfoNews.co yang menjabat sebagai Kaperwil Aceh menjadi sorotan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (19/11/2026), saat wartawan menghadiri persidangan perkara dugaan penganiayaan dan pengeroyokan dengan terdakwa Burhanuddin Rangkuti dan Ridho.

Berdasarkan keterangan wartawan yang akrab disapa Danton, dirinya mengaku mendapat teguran dengan nada suara lantang dari Ketua Majelis Hakim. Teguran tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pengambilan foto selama persidangan berlangsung.

Tidak hanya mempersoalkan pengambilan foto, persoalan nomor telepon Ketua Majelis Hakim, Rahmi Warni, S.H., juga disebut menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan kepadanya.

Danton menjelaskan, sebelum pertemuan tersebut, dirinya telah berupaya menjalin komunikasi secara baik dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Dalam pesan itu, ia memperkenalkan diri, menyampaikan nama, serta menjelaskan bahwa dirinya merupakan wartawan MetroInfoNews.co.

Namun, pesan perkenalan tersebut, menurut pengakuannya, tidak mendapatkan balasan.

Ironisnya, ketika kembali bertemu dalam kegiatan persidangan pada Kamis (19/11/2026), sekira Pukul. 14.30.Wib, justru terjadi teguran yang dinilai bernada keras dan menimbulkan tanda tanya bagi dirinya sebagai insan pers.

Wartawan Punya Tugas Jurnalistik, Pengadilan Punya Aturan

Perlu dipahami bahwa wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di sisi lain, wartawan juga wajib menghormati tata tertib persidangan dan ketentuan pengambilan gambar di lingkungan pengadilan.

Apabila pengambilan foto dinilai melanggar tata tertib, pihak pengadilan tentu memiliki kewenangan untuk memberikan teguran sesuai aturan yang berlaku.

Namun, penyampaian teguran semestinya dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak menimbulkan kesan adanya intimidasi terhadap insan pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.

Persoalan ini patut mendapat penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara lembaga peradilan dan kalangan media.

Minta Klarifikasi Ketua PN Langsa Welly Irdianto, S.H

Atas kejadian tersebut, wartawan MetroInfoNews.co meminta Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Welly Irdianto, S.H., memberikan klarifikasi terbuka terkait sikap yang diduga ditunjukkan Ketua Majelis Hakim Rahmi Warni, S.H.

Ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada publik:

1. Apakah pengambilan foto oleh wartawan saat persidangan berlangsung memang dilarang berdasarkan tata tertib PN Langsa?

2. Jika dilarang, aturan atau ketentuan apa yang menjadi dasar pelarangan tersebut?

3. Mengapa persoalan nomor telepon menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan kepada wartawan, padahal yang bersangkutan mengaku telah lebih dahulu memperkenalkan diri melalui WhatsApp?

4. Bagaimana komitmen PN Langsa dalam membangun komunikasi yang baik dengan insan pers?

Klarifikasi ini penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan dan hubungan antara lembaga peradilan dengan insan pers tetap terjaga secara profesional.

Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi MetroNusantaraNews.com belum memperoleh tanggapan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Welly Irdianto, S.H., maupun Ketua Majelis Hakim Rahmi Warni, S.H., terkait peristiwa tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak PN Langsa guna memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.

Sebab, kebebasan pers harus dihormati, sementara kewibawaan lembaga peradilan juga harus dijaga berdasarkan hukum dan etika.(FAHRID) Kaperwil Aceh