BSKDN Kemendagri Gelar Diskusi, Bahas Sistem Pemerintahan Jakarta
Redaksi 
, Bahas Sistem Pemerintahan Jakarta
Jakarta – Metronusantaranews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar forum diskusi guna mendedah sistem pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pasca-pemindahan ibu kota negara, di Jakarta, Kamis (27/10/2022). Dalam diskusi tersebut, Kepala BSKDN Eko Prasetyanto menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan di DKI Jakarta meski ibu kota negara akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.
“Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Kebijakan ini sangat strategis. Bagaimana caranya kita harus tetap menjaga keberlanjutan pembangunan (Jakarta),” ungkap Eko dalam sambutannya di hadapan para hadirin.
Menurutnya, pembangunan di Jakarta akan dihadapkan dengan beragam tantangan. Eko mencontohkan masalah polusi udara yang saat ini sudah masuk dalam kategori sedang. Selain itu, intrusi air laut juga menjadi problem lain yang bakal menyebabkan permukaan tanah terus mengalami penurunan. Tidak hanya itu, Eko juga turut menyinggung mengenai tingkat kepadatan penduduk di Jakarta.
“Jakarta hanya memiliki luas sekitar 651 km persegi, namun dihuni 11,5 juta penduduk dengan kepadatan 17 ribu jiwa per km persegi. Bahkan di wilayah Jakarta Pusat sudah 23 ribu jiwa. Jangan sampai masalah-masalah ini meluas di masa mendatang,” pesan Eko.
Jakarta, lanjutnya, disokong oleh kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 82 triliun rupiah. Jumlah itu dikatakan Eko termasuk APBD tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Karenanya, Jakarta diharapkan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga agar Indeks Pembangunan Manusia tetap tinggi.
“Kita harus paham bagaimana persoalan demografi ke depannya. Karena kalau kita ketahui, bonus demografi di Jakarta sangat luar biasa. 70 persen usia produktif. Usia tidak produktif hanya 30 persen. Artinya ini memerlukan lapangan kerja yang tinggi. Lalu bagaimana desainnya agar Jakarta dapat menjadi kota global dan memberikan kenyamanan,” jelas Eko.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, ia mengajak para narasumber dan hadirin untuk turut bersama mendiskusikan konsep pembangunan berkelanjutan di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik, Kepala Puslitbang Otda, Polpum BSKDN Kemendagri Akbar Ali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Ketua Mayarakat Kebijakan Publik Indonesia Riant Nugroho, serta Peneliti CSIS Arya Fernandes.
“Diskusi seperti ini akan kita lakukan terus menerus hingga proses pemindahan ibu kota negara selesai, sehingga dapat memberikan telaahan-telaahan strategis,” pungkas Eko.
