Diduga Arogan dan Tak Beretika! Ketua Hakim PN Langsa Rahmi Warni Marahi Wartawan di Hadapan Pengunjung Sidang, MA dan KY Diminta Turun Tangan, Copot dari Jabatan!

Diduga Arogan dan Tak Beretika! Ketua Hakim PN Langsa Rahmi Warni Marahi Wartawan di Hadapan Pengunjung Sidang, MA dan KY Diminta Turun Tangan, Copot dari Jabatan!

MetroNusantaraNews.com| Langsa Aceh – Sikap yang diduga ditunjukkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Langsa, Rahmi Warni, S.H., terhadap seorang wartawan MetroInfoNews.co, Irmansyah yang akrab disapa Danton selaku Kaperwil Aceh, saat menjalankan tugas jurnalistik menuai sorotan serius.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (19/11/2026) di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Langsa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai etika komunikasi, profesionalitas, serta penghormatan terhadap insan pers di lingkungan lembaga peradilan.

Insiden itu bermula ketika wartawan Danton sedang melakukan peliputan persidangan perkara dugaan penganiayaan dan pengeroyokan. Persoalan kemudian mencuat terkait pengambilan foto selama persidangan serta nomor telepon pribadi hakim.

Danton mengaku sebelumnya telah berupaya memperkenalkan diri melalui pesan WhatsApp dengan menyampaikan nama dan identitas medianya. Namun, pesan tersebut tidak mendapatkan balasan.

Ironisnya, ketika kembali bertemu di ruang sidang, dirinya mengaku justru mendapat teguran keras yang dinilai tidak pantas disampaikan dengan cara demikian, terlebih di hadapan para pengunjung sidang.

JANGAN GUNAKAN KEWENANGAN JABATAN UNTUK MERENDAHKAN WARTAWAN!

Danton menegaskan bahwa dirinya menghormati kewenangan hakim dalam menjaga ketertiban dan kehormatan persidangan. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan aturan, etika, dan profesionalitas.

"Kalau memang wartawan dianggap melanggar tata tertib persidangan, silakan tegur berdasarkan aturan yang berlaku. Kami memahami bahwa persidangan memiliki ketentuan yang harus dipatuhi. Tetapi teguran juga harus disampaikan secara profesional dan tidak merendahkan martabat seseorang," tegas Danton.

Menurutnya, wartawan bukan musuh pengadilan. Pers memiliki fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, hubungan antara lembaga peradilan dan insan pers seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati.

"Jangan sampai kewenangan jabatan menimbulkan kesan bahwa wartawan bisa diperlakukan semena-mena. Kami datang menjalankan tugas jurnalistik, bukan mencari persoalan dengan siapa pun," tambahnya.

MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DIMINTA SEGERA BERTINDAK!

Atas dugaan peristiwa tersebut, Danton meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pengawasan MA, serta Komisi Yudisial (KY) tidak menutup mata.

Ketiga lembaga tersebut diminta melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan perilaku Ketua Majelis Hakim Rahmi Warni.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah tindakan yang dikeluhkan wartawan tersebut sesuai dengan prinsip etika dan perilaku hakim.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Danton meminta agar sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahkan, evaluasi terhadap jabatan yang bersangkutan juga diminta dilakukan apabila ditemukan dasar dan alasan hukum yang memadai.

"Jangan biarkan persoalan seperti ini berlalu begitu saja. Hakim merupakan figur yang seharusnya memberikan keteladanan dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Jika terbukti melanggar kode etik, harus ada konsekuensi yang jelas," ujarnya.

KETUA PN LANGSA WELLY IRDIANTO DIMINTA JANGAN DIAM!

Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Welly Irdianto, S.H., juga diminta segera memberikan penjelasan dan melakukan klarifikasi terhadap dugaan insiden yang melibatkan salah seorang hakim di lingkungan PN Langsa tersebut.

Transparansi dan keterbukaan sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Gedung pengadilan bukan sekadar tempat menegakkan hukum, tetapi juga harus menjadi tempat di mana keadilan, kesantunan, dan penghormatan terhadap hak setiap orang benar-benar dijunjung tinggi.

PERS MEMILIKI HAK, HAKIM MEMILIKI KEWAJIBAN MENJAGA ETIKA!

Perlu ditegaskan bahwa kebebasan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, kegiatan peliputan di ruang sidang juga harus memperhatikan tata tertib persidangan dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak memihak.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh klarifikasi resmi dari Rahmi Warni maupun Ketua PN Langsa, Welly Irdianto, S.H.

MetroInfoNews.co tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Pers tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Hukum harus ditegakkan, etika harus dijaga, dan setiap aparat peradilan wajib menjunjung tinggi kehormatan serta profesionalitas lembaga peradilan.(FAHRID) Kaperwil Aceh