FMPLS Lakukan Audensi Ke DPRD Lamsel Untuk Sampaikan Aspirasi Rakyat

FMPLS Lakukan Audensi Ke DPRD Lamsel Untuk Sampaikan Aspirasi Rakyat
FMPLS Lakukan Audensi Ke DPRD Lamsel Untuk Sampaikan Aspirasi Rakyat
metronusantaranews.com LAMPUNG SELATAN -- DEMA STAI YASBA Kalianda, HMI Cabang Kalianda, HIMALS, dan K2P yang tergabung dalam FMPLS sampaikan aspirasi rakyat melalui jalur audiensi dengan dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang kali ini di hadiri langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan 'H. Hendy Rosyadi, SH.,MH. Beserta jajaran (kamis, 21 April 2022). Forum audisi dibuka langsung oleh sekertaris Dewan yakni bapak thomas amrico lalu Jalannya prosesi hiring di ambil alih dan di pandu oleh sekertaris HMI Cabang Kalianda saudara 'Rian Kurniawan' yang menyampaikan mukadimah maksud dan tujuan FMPLS untuk berdiskusi bapak-bapak DPRD Lampung Selatan...adapun tuntutan yang kami bawa pada audiensi pada kali ini yakni kami membawa 4 isu nasional dan 5 isu daerah. 'Tio Alim Fatwa' selaku ketua umum Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (HIMAlS) mewakili audiens menyampaikan isi dari pokok-pokok tuntutan yang akan di ajukan ke pihak DPRD Kabupaten Lampung Selatan...4 tuntutan yang kami usung untuk isu nasional antara lain, 1. Menolak kenaikan PPN 11% 2. Menolak mahalnya harga minyak goreng dan usut tuntas mafia minyak goreng di lampung selatan 3. Kawal dan tuntaskan kelangkaan BBM bersubsidi di lampung selatan 4. Menyatakan sikap menolak jokowi 3 periode Serata untuk di isu daerah di sini kami membawa 5 isu: 1. Pendidikan 2. Pembangunan 3. Pemberdayaan pemuda 4. Kesejahteraan masyarakat 5. Pertanian 'Sandi Aprizal' selaku ketua DEMA STAI Yasba menyampaikan rasa kekecewaan kami sebagai masyarakat Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyatnya, pasal nya dalam keadaan perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja paska wabah covid-19 justru pemrintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikan PPN yg mula 10 % menjadi 11 % yang tentu akan berimbas pada seluruh sektor ekonomi, hal ini kami rasa belum pas karna seharusnya pemerintah lebih fokus dulu untuk memulihkan perekonomian tetapi ini justru terkesan menambah beban masyarakat dengan kebijakannya. Sandi juga menegaskan menuntut DPRD Kabupaten Lampung selatan untuk mengambil sikap tegas menolak mahalnya minyak goreng dan kelangkaan BBM bersubsidi di kabupaten Lampung Selatan dan akan mencarikan solusi nya, serta akan siap mengusut tuntas bersama abri dan polri menggali siapa dalang di balik problematika yang terjadi ini serta tangkap mafia-mafia yang berkeliaran di luaran sana. 'Nashihuddin' selaku ketua Umum HMI Cabang Kalianda menyampaikan terkait keresahan para tenaga pendidik honorer khusus nya di kabupaten Lampung Selatan, yang cukup meresahkan dan sangat perlu perhatian bapak DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan mengecam DPRD Lampung Selatan untuk mengawal dana BOS dan BOP sampai ke akar-akarnya serta meninjau kembali persentase guro honorer sebesar 15 % Tak sampai di situ Nashihuddin juga menyampaikan agar pemerintah kabupaten Lampung Selatan memperhatikan sarana dan prasana pendidikan-pendidikan yang ada di lampung selatan, mulai dari bangunanbangunan, fasilitas sampai penyediaan sumberdaya belajar yangs merata di setiap lembaga pendidikan... Bapak ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan 'H. Hendry Rosadi, SH., MH. Menanggapi satu persatu tuntutan dari penyampaian masing-masing perwakilan mahasiswa dan pemuda Lampung Selatan,, serta memberikan apresiasi yang luar bisa terhadap adik-adik mahasiswa yang semangat dalam mengawal perkembangan pembangunan bangsa ini, semoga adik-adik yang ada di sini kelak semuanya akan dapat menggantikan kami dalam perjuangan memajukan bangsa ini dan daerah kabupaten Lampung Selatan khusus nya.. Pungkas beliau Di akhir acara ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di ikut wakil ketua dan perwakilan Masing-masing Fraksi serta masing-masing Ketua ormawa dan okp menandatangani nota kesepahaman yang sudah di siapkan oleh Forum Mahasiswa dan Pemuda Lampung Selatan (FMPLS) (Tim)