Tanggapan Bupati Kepulauan Yapen atas Laporan Panja dan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021
admin plmb 
metronusantaranew.com | Serui, Rapat Paripurna Masa Persidangan III dengan agenda Tanggapan Bupati atas Laporan Panja DPRD dan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, digelar di Ruang Sidang DPRD Kepulauan Yapen, Jumat (05/08/2022).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Yohanis G. Raubaba, S.Sos diikuti oleh 14 dari 25 orang anggota dewan. Turut hadir diantaranya Sekretaris Daerah Erny R. Tania, S.IP., para Anggota Legislatif, unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ketua DPRD dalam sambutannya menuturkan bahwa Laporan Panja DPRD dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Paripurna sebelumnya merupakan sebuah masukan yang positif guna menjalankan roda pemerintahan yang check and balance, atas kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran TA 2021.
Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos dalam tanggapannya terhadap Panitia Kerja dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada Pimpinan, Panja dan seluruh Fraksi DPRD telah menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Selanjutnya, Bupati Tonny Tesar, S.Sos menjelaskan :
Pertama, Pemda tetap berkomitmen untuk membenahi berbagai kekurangan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, antara lain, kesalahan penganggaran belanja, Dana BOS, Hibah dan Bansos, serta kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN yang telah pensiun, meninggal dunia maupun yang sedang melansakan tugas belajar, dan prinsipnya Pemda Kepulauan Yapen menginginkan pengelolaan keuangan kedepan dapat berjalan semakin baik dan benar, transparan dan akuntabel.
Kedua, Pemda terus berupaya melakukan upaya intensitas dan ekstensifikasi terhadap PAD, yaitu dari pajak dan retribusi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk menarik minat investasi, Pemda terus berupaya mendorong di sektor strategis : pariwisata, perhubungan dan pertanian dan perikanan yang didukung dengan regulasi yang mengikat sehingga OPD bisa optimal dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah yang berdampak terhadap peningkatan PAD.
Ketiga, Percepatan pembangunan jalan lingkar Yapen hingga tahun 2021, sudah menjangkau wilayah Saubeba-Poom, Menawi-Dawai-Pasir Panjang-Woda, Kamanap-Ansus, dan Tatui-Mambo-Ambaidiru, yang pembangunannya diperoleh dari sumber dana DAK, DAU, Otsus, Dana Transfer Infrastruktur dan Dana Pinjama Daerah.
Disampaikan juga untuk Bidang Pendidikan dalam hal Disiplin dan Kinerja Guru, upaya yang telah ditempuh antarala lain : Mendefinitifkan Kepala Sekolah dengan harapan dapat mendisiplinkan langsung Gurunya, Monitoring dan Supervisi oleh pengawas sekolah secara rutin ke sekolah, memasang absen Finger Print pada sekolah-sekolah yang punya akses internet, membuka email dan nomor pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan.
Untuk Bidang Kesehatan, menjadi prioritas dan dioptimalkan secara bertahap, berkesinambungan untuk peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat di Distrik dan Kampung, dimana telah dibangun dan diresmikan Puskesmas Protipe sesauai desain Kementerian Kesehatan yaitu Puskemas yang yang memberikan layanan rawat inap dan rawat jalan bagi masyarakat. Untuk layanan ketersediaan obat dan Dokter spesialis di RSUD Serui tetap menjadi kommitmen dan keseriusan Pemda demi mempertahankan RSUD Serui pada Akreditasi Tipe C.
Kesempatan ini, Bupati juga mengklarifikasi terkait Laporan Panja DPRD, bahwa realisasi pendapatan daerah di tahun 2021 sebesar Rp. 811.488.974.343,7,- atau 77,54%. Dan untuk Pembiayaan pengeluaran dari target Rp. 6.000.000.000,- dan realisasi Rp. 7.207.176.500,- dijelaskan awal penganggaran untuk penyertaan modal adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- yang deperuntukan kepada PT. Yamase sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan PDAM sebesar Rp. 1.000.000.000,- namun hanya terealisasi kepada PT. Yamase Rp. 5.000.000.000,- dan PDAM tidak direalisasikan.
Mengenai Pokok Pinjaman pada pengeluaran pembiayaan yang anggarannya 0 dengan realisasi sebesar Rp. 2.207.176.500,- dijelaskan bahwa realisasi pokok pinjaman awalnya dianggarkan pada belanja bunga, namun atas koreksi BPK pokok pinjaman pada belanja tersebut direklasifikasi atau dipindahkan ke pengeluaran pembiayaan untuk pengembalian pokok utang Pinjaman Daerah.
Diakhir Tanggapan, Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos juga mengajak untuk produktivitas PT. Yamase agar semua harus Optimis bahwa perusahaan ini akan beroperasi sebagaimana yang diinginkan bersama.
"PT. Yamase merupakan Perusahaan Daerah yang kepemilikannya adalah milik masyarakat Kepulauan Yapen, dan akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapat daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat." ucap Bupati Tonny Tesar
Jurnalis : Indra SFB | Editor : mahyus_arafath
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Yohanis G. Raubaba, S.Sos diikuti oleh 14 dari 25 orang anggota dewan. Turut hadir diantaranya Sekretaris Daerah Erny R. Tania, S.IP., para Anggota Legislatif, unsur Forkopimda, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat Eselon III lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ketua DPRD dalam sambutannya menuturkan bahwa Laporan Panja DPRD dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Paripurna sebelumnya merupakan sebuah masukan yang positif guna menjalankan roda pemerintahan yang check and balance, atas kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran TA 2021.
Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos dalam tanggapannya terhadap Panitia Kerja dan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada Pimpinan, Panja dan seluruh Fraksi DPRD telah menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
Selanjutnya, Bupati Tonny Tesar, S.Sos menjelaskan :
Pertama, Pemda tetap berkomitmen untuk membenahi berbagai kekurangan sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, antara lain, kesalahan penganggaran belanja, Dana BOS, Hibah dan Bansos, serta kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN yang telah pensiun, meninggal dunia maupun yang sedang melansakan tugas belajar, dan prinsipnya Pemda Kepulauan Yapen menginginkan pengelolaan keuangan kedepan dapat berjalan semakin baik dan benar, transparan dan akuntabel.
Kedua, Pemda terus berupaya melakukan upaya intensitas dan ekstensifikasi terhadap PAD, yaitu dari pajak dan retribusi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk menarik minat investasi, Pemda terus berupaya mendorong di sektor strategis : pariwisata, perhubungan dan pertanian dan perikanan yang didukung dengan regulasi yang mengikat sehingga OPD bisa optimal dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah yang berdampak terhadap peningkatan PAD.
Ketiga, Percepatan pembangunan jalan lingkar Yapen hingga tahun 2021, sudah menjangkau wilayah Saubeba-Poom, Menawi-Dawai-Pasir Panjang-Woda, Kamanap-Ansus, dan Tatui-Mambo-Ambaidiru, yang pembangunannya diperoleh dari sumber dana DAK, DAU, Otsus, Dana Transfer Infrastruktur dan Dana Pinjama Daerah.
Disampaikan juga untuk Bidang Pendidikan dalam hal Disiplin dan Kinerja Guru, upaya yang telah ditempuh antarala lain : Mendefinitifkan Kepala Sekolah dengan harapan dapat mendisiplinkan langsung Gurunya, Monitoring dan Supervisi oleh pengawas sekolah secara rutin ke sekolah, memasang absen Finger Print pada sekolah-sekolah yang punya akses internet, membuka email dan nomor pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan.
Untuk Bidang Kesehatan, menjadi prioritas dan dioptimalkan secara bertahap, berkesinambungan untuk peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat di Distrik dan Kampung, dimana telah dibangun dan diresmikan Puskesmas Protipe sesauai desain Kementerian Kesehatan yaitu Puskemas yang yang memberikan layanan rawat inap dan rawat jalan bagi masyarakat. Untuk layanan ketersediaan obat dan Dokter spesialis di RSUD Serui tetap menjadi kommitmen dan keseriusan Pemda demi mempertahankan RSUD Serui pada Akreditasi Tipe C.
Kesempatan ini, Bupati juga mengklarifikasi terkait Laporan Panja DPRD, bahwa realisasi pendapatan daerah di tahun 2021 sebesar Rp. 811.488.974.343,7,- atau 77,54%. Dan untuk Pembiayaan pengeluaran dari target Rp. 6.000.000.000,- dan realisasi Rp. 7.207.176.500,- dijelaskan awal penganggaran untuk penyertaan modal adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- yang deperuntukan kepada PT. Yamase sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan PDAM sebesar Rp. 1.000.000.000,- namun hanya terealisasi kepada PT. Yamase Rp. 5.000.000.000,- dan PDAM tidak direalisasikan.
Mengenai Pokok Pinjaman pada pengeluaran pembiayaan yang anggarannya 0 dengan realisasi sebesar Rp. 2.207.176.500,- dijelaskan bahwa realisasi pokok pinjaman awalnya dianggarkan pada belanja bunga, namun atas koreksi BPK pokok pinjaman pada belanja tersebut direklasifikasi atau dipindahkan ke pengeluaran pembiayaan untuk pengembalian pokok utang Pinjaman Daerah.
Diakhir Tanggapan, Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos juga mengajak untuk produktivitas PT. Yamase agar semua harus Optimis bahwa perusahaan ini akan beroperasi sebagaimana yang diinginkan bersama.
"PT. Yamase merupakan Perusahaan Daerah yang kepemilikannya adalah milik masyarakat Kepulauan Yapen, dan akan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapat daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat." ucap Bupati Tonny Tesar
Jurnalis : Indra SFB | Editor : mahyus_arafath
