DPRD Batubara Dihadiahi Keranda Mayat, Massa Aksi Singgung Soal Ka BPKAD

Batubara  ---   Puluhan demonstran yang tergabung dalam Perhimpunan mahasiswa dan pemuda (Pemda) Batubara melakukan aksi demonstrasi. Aksi ini dilakukan di kantor Sekda Batubara, kantor Bupati Batubara dan juga kantor DPRD Batubara. Massa yang dikawal ketat oleh pengamanan dari Polres Batubara dan juga satpol-PP, mendatangi 3 kantor itu secara bergantian. Berdasarkan pantauan dilapangan, massa aksi menuntut Bupati melalui Baperjakat yang terdiri dari Sekda, Asisten 1, dan BKD serta meminta inspektorat agar memeriksa oknum Ka BPKAD Batubara atas dugaan pernikahan siri yang dilarang oleh aturan perundang-undangan. Isu pernikahan siri oknum pejabat pns itu, diduga tanpa sepengetahuan Bupati Batubara. Dalam orasinya didepan kantor DPRD, orator aksi mendalilkan jangan sampai hukum itu mati sembari menunjuk keranda mayat yang mereka bawa. Dan mereka mengingatkan bahwa DPRD Batubara punya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerihtah daerah, dan juga ada hak untuk mempertanyakan terkait pemerintahan. "Untuk itu kami meminta DPRD Batubara agar turut mendorong Bupati untuk menindak tegas Oknum Kepala BPKAD Batubara,"ucap Koordinator Lapangan, Arwan Syahputra. Rabu, 01/02/2023. Aksi yang dilakukan di DPRD Batubara itu, disambut oleh Plt Sekwan Izhar Fauzi. Pemda juga menyentil keterlembatan Sekwan dalam menjumpai peserta aksi. "Meski begitu, kami apresiasi atas kehadiran plt Sekwan menjumpai kami, meskipun telat,"sentil Korlap. Pemda juga mengatakan "PNS harus memberikan teladan yang baik kepada publik, jika bapak selaku pimpinan, jika yang kami laporkan ini adalah bawahan bapak, mungkin bapak tergerak untuk melakukan evaluasi, cuman kami pahami kapasitas bapak selaku sekwan, tapi kami mohon sampaikan pengaduan ini,"pungkas Arwan, dihadapan Plt Sekwan Izhar Fauzi. Fauzi juga menyambut baik berkas pengaduan itu berserta properti keranda mayat yang diserahkan pemda Batubara. Selaku Sekwan, ia mengarakan akan menyampaikan tuntutan massa kepada pimpinan DPRD. (Red)