Plh DPMG Langsa, Darma Putra Diduga Terlalu Kaku, Surat Bebas Narkoba dari Klinik Polri Dipersoalkan! Hak Calon Tuha Peut Terancam Dirugikan

MetroNusantaraNews.com| Langsa – Sikap Plt dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Langsa di bawah kepemimpinan Darma Putra, S.P. menuai sorotan. Pasalnya, surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan Klinik Polri diduga tidak diakui sebagai salah satu persyaratan administrasi bagi calon Pengganti antar waktu (PAW) anggota Tuha Peut Gampong Kapa.

Persoalan ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa surat keterangan bebas narkoba yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan di lingkungan institusi Polri justru dipersoalkan oleh DPMG Langsa?

Kepala DPMG Langsa, Darma Putra, S.P., dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar kebijakan tersebut. Sebab, persoalan ini bukan sekadar urusan kelengkapan dokumen, melainkan menyangkut kepastian administrasi dan hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pencalonan anggota Tuha Peut.

Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 yang menjadi rujukan DPMG, persyaratan bebas narkoba disebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Namun, yang menjadi persoalan adalah penerapan ketentuan tersebut. Calon PAW anggota Tuha Peut mempertanyakan mengapa surat dari Klinik Polri tidak dapat diterima, sementara menurut informasi yang disampaikan kepada awak media, pada periode sebelumnya terdapat anggota Tuha Peut yang telah menjabat dengan menggunakan surat keterangan bebas narkoba dari Klinik Polri.

Jika benar terdapat perbedaan penerapan persyaratan antara periode sebelumnya dan sekarang, DPMG Langsa wajib menjelaskan alasan serta dasar hukumnya. Jangan sampai muncul kesan adanya standar administrasi yang berbeda terhadap masyarakat.

Kepala DPMG Langsa, Darma Putra, S.P., saat dikonfirmasi awak media justru mengirimkan ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 sebagai dasar persyaratan. Namun, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kemungkinan penerimaan surat pemeriksaan narkoba dari Klinik Polri maupun alasan surat tersebut tidak dapat digunakan.

Di sinilah publik membutuhkan penjelasan, bukan sekadar mengirimkan salinan aturan. Apakah Qanun tersebut secara tegas melarang penggunaan surat dari Klinik Polri? Ataukah terdapat ketentuan teknis lain yang mengatur lembaga penerbit surat keterangan bebas narkoba?

DPMG Langsa jangan sampai hanya berlindung di balik aturan tanpa memberikan penjelasan menyeluruh mengenai penerapannya. Sebagai instansi pelayanan pemerintahan gampong, DPMG semestinya mengedepankan transparansi, profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum.

Awak media juga mendesak WalilKota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, SE, agar turun tangan kepala DPMG Langsa Darma Putra, S.P., jangan terlalu tegang. Pemerintah Kota Langsa perlu memastikan bahwa seluruh tahapan pencalonan Tuha Peut berjalan secara adil dan tidak merugikan hak masyarakat akibat persoalan administrasi yang masih dipertanyakan.

Jangan sampai ketegasan menjalankan aturan berubah menjadi kekakuan birokrasi. Jika memang surat dari Klinik Polri tidak memenuhi persyaratan, jelaskan secara tertulis apa dasar hukumnya. Namun, jika terdapat ruang kebijakan atau mekanisme pengakuan terhadap hasil pemeriksaan dari fasilitas kesehatan lain, hal itu juga perlu dikaji secara objektif.

Masyarakat tidak meminta persyaratan dihapuskan. Masyarakat hanya menginginkan aturan diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan lebih lanjut dari Kepala DPMG Langsa Darma Putra, S.P. terkait alasan tidak diterimanya surat keterangan bebas narkoba dari Klinik Polri masih dinantikan.(FAHRID) Kaperwil Aceh