Polemik Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Kapolri Didesak Evaluasi Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya

Metronusantaranews.com, Jakarta – Polemik penyelenggaraan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 memunculkan desakan agar Kapolri mengevaluasi jajaran pimpinan Polda Metro Jaya, termasuk Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya.

Desakan tersebut mencuat setelah muncul pengakuan seorang peserta yang mengaku bukan mahasiswa dari perguruan tinggi yang almamaternya dikenakan saat kegiatan berlangsung. Peserta tersebut juga mengaku hadir atas undangan sebuah komunitas dan menerima sejumlah uang.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mempublikasikan kegiatan tersebut sebagai deklarasi yang diikuti sekitar 100 mahasiswa. Publikasi itu menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut melibatkan kalangan mahasiswa sebagai representasi utama.

Namun, pengakuan sejumlah pihak kemudian memunculkan pertanyaan mengenai proses perekrutan peserta, penggunaan atribut kampus, hingga sumber pembiayaan kegiatan.

Salah satu peserta bernama Bayu Setiadi alias Dino mengaku bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira), meskipun terlihat mengenakan almamater kampus tersebut. Ia menyebut kehadirannya berawal dari undangan sebuah komunitas dan mengaku menerima bayaran. Almamater yang dikenakannya juga disebut diperoleh dari pihak lain.

Pengakuan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai siapa pihak yang merekrut, menyediakan almamater, serta memberikan pembayaran kepada peserta.

Persoalan utama bukan terletak pada latar belakang pekerjaan atau status sosial peserta. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengikuti peringatan Sumpah Pemuda. Namun, penggunaan identitas perguruan tinggi yang tidak sesuai perlu mendapatkan penjelasan, terlebih kegiatan tersebut dipublikasikan sebagai deklarasi mahasiswa.

Penjelasan mengenai uang transportasi pun belum sepenuhnya menjawab persoalan penggunaan atribut kampus. Publik perlu mengetahui apakah peserta sekadar diundang untuk menghadiri acara atau memang diarahkan untuk tampil sebagai representasi mahasiswa.

Di sisi lain, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) telah menyatakan tidak menerima undangan maupun mengirimkan delegasi dalam kegiatan tersebut. Pihak kampus juga menyebut individu yang terlihat dalam video tidak ditemukan sebagai mahasiswa aktif berdasarkan pemeriksaan awal. Atribut yang dikenakan pun disebut berbeda dari almamater resmi yang digunakan saat ini.

Sementara itu, Unusia menyampaikan bahwa mahasiswa yang hadir mengikuti kegiatan atas pilihan pribadi dan tidak mewakili institusi maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan pentingnya klarifikasi menyeluruh agar tidak semua peserta maupun institusi pendidikan ikut terseret dalam polemik yang sama.

Pihak penyelenggara juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka. Tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan hanya kepada peserta yang identitasnya menjadi sorotan publik, melainkan juga kepada pihak yang mengatur perekrutan, menyediakan atribut, dan mengoordinasikan jalannya kegiatan.

Nama Polda Metro Jaya yang tercantum dalam publikasi resmi membuat pertanggungjawaban kelembagaan turut menjadi perhatian. Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyelenggaraan serta proses verifikasi peserta sebelum kegiatan dipublikasikan kepada masyarakat.

Selain itu, sumber pembiayaan kegiatan juga perlu diperjelas. Pengakuan adanya pembayaran kepada peserta belum dengan sendirinya membuktikan penggunaan anggaran negara. Karena itu, perlu diketahui siapa pihak yang memberikan uang, dari mana sumber dananya, serta apa dasar pembayaran tersebut.

Kapolri didesak memerintahkan pemeriksaan melalui unsur pengawasan Mabes Polri untuk menelusuri seluruh proses penyelenggaraan, termasuk kemungkinan adanya pelanggaran oleh pihak-pihak yang terlibat.

Hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan, termasuk apabila ditemukan ketidaksesuaian antara informasi dalam publikasi resmi dengan fakta di lapangan.

Desakan evaluasi hingga pencopotan Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya pun mengemuka sebagai bentuk tuntutan pertanggungjawaban kepemimpinan. Namun, langkah tersebut perlu disertai pengungkapan fakta secara menyeluruh agar penyelesaian polemik tidak berhenti pada pergantian pejabat.

Kegiatan yang mengusung semangat Sumpah Pemuda dan menyerukan perlawanan terhadap hoaks semestinya menjunjung tinggi kejujuran serta keakuratan informasi.

Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui pesan dan slogan, tetapi juga melalui transparansi serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang membawa nama institusi.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi Polda Metro Jaya dan langkah Kapolri dalam menindaklanjuti polemik tersebut.