Buka Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2023, Bupati Tonny Tesar berharap "Prioritas Program Pembangunan yang Dapat Meningkatkan Pembangunan SDM, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan aspek Kesejahteraan Masyarakat
admin plmb 
METRONUSANTARANEWS.COM - Serui | Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos membuka secara resmi Musrenbang Kabupaten, dalam rangka Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2023.
Bupati Tonny Tesar, S.Sos., dalam Kegiatan Musrenbang Kabupaten didampingi Ketua DPRD Yohanis G. Raubaba, S.Sos., Plt Sekda Erny R. Tania, S.IP. dan Kepala Bappeda Ronny T. Ayorbaba, AP M.Si. Hadir juga Staf Ahli Bupati Ir. Edy N. Mudumi, M.Si , Assisten II dan III Setda, Forkopimda, Anggota DPRD, Pimpinan OPD, Tim Assistensi Bappeda Kepulauan Yapen, Para Kepala Distrik, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Dilaksanakan di Gedung Silas Papare, Jumat (08/04/2022)
Kepala Bappeda Ronny T. Ayorbaba, AP M.Si dalam laporan memaparkan bahwa "Pelaksanaan Musrenbang mengamanatkan Pemda untuk menyusun RKPD sebagai kesatuan Pembangunan Nasional dan juga merupakan Penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026 serta memuat Rancangan Kerangka Ekonomi dan Prioritas Pembangunan Daerah maupun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka 1 (satu) Tahun yang nantinya akan menjadi landasan kebijakan yang dibahas dan disepakati seluruh pemangku kepentingan."
Dalam sambutannya Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos menjelaskan bahwa " RKPD ini akan memuat semua program, kegiatan dan pemanfaatan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk upaya peningkatan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah serta sekaligus juga memuat arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban masing-masing."
"Musrembang ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk berdiskusi berembuk atau bertukar pikiran dan pendapat antar pemangku kepentingan baik pemerintah akademisi swasta maupun masyarakat dalam mengakomodir setiap usulan pembangunan dari bawah."
"Pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya sekedar mengedepankan aspek top-down planning, tetapi juga akomodir pendapat saran masukan dan pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan botom up planning." Tutur Tonny Tesar, S.Sos
Dirinya juga menghimbau Forum Musrenbang harus menentukan prioritas pembangunan yang dapat meningkatkan pembangunan SDM, Laju pertumbuhan ekonomi, dan aspek kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan perlu memberikan peran dan keterlibatan sektor lain khususnya untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta agar Pimpinan OPD untuk berkoordinasi sharing pendapat serta dapat memilah kegiatan mana saja yang membutuhkan bantuan dan keterlibatan sektor ataupun dari opini lain agar integrasi pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal." tutup Tonny Tesar.
Melalui laporan yang disampaikan Kepala Bappeda ada kurang lebih 2500 usulan kegiatan yang dijumlahkan pendanaannya sekitar Rp.1,8 Triliun, dan harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Musrembang kali ini juga dihadiri Tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua secara langsung melalui Daring yang memberikan Pendampingan secara Virtual. (***)
Reporter Indra SFB
Kepala Bappeda Ronny T. Ayorbaba, AP M.Si dalam laporan memaparkan bahwa "Pelaksanaan Musrenbang mengamanatkan Pemda untuk menyusun RKPD sebagai kesatuan Pembangunan Nasional dan juga merupakan Penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026 serta memuat Rancangan Kerangka Ekonomi dan Prioritas Pembangunan Daerah maupun Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka 1 (satu) Tahun yang nantinya akan menjadi landasan kebijakan yang dibahas dan disepakati seluruh pemangku kepentingan."
Dalam sambutannya Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos menjelaskan bahwa " RKPD ini akan memuat semua program, kegiatan dan pemanfaatan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk upaya peningkatan, pelayanan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah serta sekaligus juga memuat arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban masing-masing."
"Musrembang ini dapat dijadikan sebagai wahana untuk berdiskusi berembuk atau bertukar pikiran dan pendapat antar pemangku kepentingan baik pemerintah akademisi swasta maupun masyarakat dalam mengakomodir setiap usulan pembangunan dari bawah."
"Pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini tidak hanya sekedar mengedepankan aspek top-down planning, tetapi juga akomodir pendapat saran masukan dan pemikiran positif dari bawah atau lebih dikenal dengan botom up planning." Tutur Tonny Tesar, S.Sos
Dirinya juga menghimbau Forum Musrenbang harus menentukan prioritas pembangunan yang dapat meningkatkan pembangunan SDM, Laju pertumbuhan ekonomi, dan aspek kesejahteraan masyarakat.
"Pembangunan perlu memberikan peran dan keterlibatan sektor lain khususnya untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas serta agar Pimpinan OPD untuk berkoordinasi sharing pendapat serta dapat memilah kegiatan mana saja yang membutuhkan bantuan dan keterlibatan sektor ataupun dari opini lain agar integrasi pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal." tutup Tonny Tesar.
Melalui laporan yang disampaikan Kepala Bappeda ada kurang lebih 2500 usulan kegiatan yang dijumlahkan pendanaannya sekitar Rp.1,8 Triliun, dan harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Musrembang kali ini juga dihadiri Tim Asistensi Bappeda Provinsi Papua secara langsung melalui Daring yang memberikan Pendampingan secara Virtual. (***)
Reporter Indra SFB 
