Bantuan Gubernur Aceh ke Langsa Dipertanyakan? Disalurkan Lewat Mantan Wali Kota, Wali Kota Aktif Terabaikan

MetroNusantaraNews.com, Langsa – Penyaluran bantuan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) ke Kota Langsa menuai sorotan dan polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, bantuan tersebut disebut-sebut diserahkan melalui Toke Seu’um, yang diketahui merupakan mantan Wali Kota Langsa, bukan melalui Wali Kota Langsa yang masih aktif menjabat, Jeffry Sentana S Putra, S.E.

Sejumlah warga menilai langkah tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait koordinasi dan etika pemerintahan. Masyarakat mempertanyakan mengapa kepala daerah yang sah dan sedang menjabat tidak dilibatkan dalam proses penyaluran bantuan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Aceh.

“Kalau memang bantuan dari provinsi untuk masyarakat Langsa, seharusnya diserahkan melalui Wali Kota yang sekarang. Ini jadi kesan seolah-olah Wali Kota Langsa tidak dihargai,” ujar salah seorang warga Langsa yang enggan disebutkan namanya, Minggu (21/12/2025).

Kritik tersebut semakin menguat lantaran hingga saat ini, sebagian masyarakat mengaku belum merasakan secara langsung adanya bantuan dari Pemerintah Aceh pascabencana yang melanda Kota Langsa. Bahkan, beberapa warga menyebut tidak mengetahui secara pasti bentuk dan sasaran bantuan yang dimaksud.

“Jujur saja, kami di lapangan tidak melihat ada bantuan dari provinsi. Kalau memang ada, ke mana disalurkan? Jangan sampai hanya seremonial,” ungkap warga lainnya dengan nada kecewa.

Polemik ini pun memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa Gubernur Aceh terkesan lebih memilih figur tertentu dibandingkan jalur pemerintahan resmi yang ada. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu disharmoni antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Langsa.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Aceh terkait alasan penyerahan bantuan yang tidak melalui Wali Kota Langsa aktif. Media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan yang utuh dan berimbang.

Sementara itu, Pemerintah Kota Langsa juga belum memberikan pernyataan terbuka terkait polemik tersebut. Publik menunggu klarifikasi, apakah Pemko Langsa memang dilibatkan atau tidak dalam proses penyaluran bantuan dari provinsi.

Pengamat kebijakan publik menilai, dalam situasi darurat pascabencana, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan politik. Penyaluran bantuan seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan memunculkan kesan politis.

Masyarakat Langsa berharap Gubernur Aceh dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang asumsi negatif di tengah publik. Transparansi dan sinergi antarpemerintah dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Hingga kini, warga Langsa masih menanti kehadiran nyata Pemerintah Aceh dalam membantu pemulihan pascabencana. Bagi masyarakat, yang terpenting bukan siapa yang menyerahkan bantuan, melainkan bantuan itu benar-benar sampai dan dirasakan oleh rakyat yang membutuhkan.(FAHRID)