Harga BBM Naik, Menko Luhut: Ini Bukan seperti Perang Dunia Ketiga
REDAKSI 
JAKARTA - metronusantaranews.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut sosialisasi dan memberi pemahaman ke masyarakat soal urgensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Dikutip dari Antara, Luhut menegaskan kalau kenaikan harga BBM tidak bisa lagi dihindari karena kondisi global.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," ujarnya dikutip Antara, Selasa (30/8/2022).
Dia berharap agar pemda memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM sekaligus melakukan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Kemudian, dia juga meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.
"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," katanya.
Diketahui, pemerintah pun telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.
"Dananya ada dan sekarang semua akan dipersiapkan sehingga inflasi kita bisa jaga," ucapnya.
Luhut mengakui kalau pemerintah tidak punya pilihan lain karena harga minyak dunia masih sangat tinggi, yakni menembus 100 dolar AS per barel.
Di mana ini membuat selisih harga jual Pertalite dan solar semakin jauh dari harga keekonomiannya dan membebani anggaran subsidi.
"Ini memang tidak ada pilihan, sekarang kita ini subsidi sudah Rp502 triliun, dan kalau subsidi ini bisa kita kurangi, kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lain, itu akan lebih bagus," jelasnya.
Terakhir, dia memastikan pemerintah terus menggenjot program pengalihan penggunaan BBM fosil diantaranya menggenjot penggunaan kendaraan listrik dan mendorong implementasi B40.
"Itu akan mengurangi sangat signifikan penggunaan energi fosil. Dan itu akan mengurangi ketergantungan kita sehingga membuat Indonesia akan makin hebat ke depan. Jadi, jangan kita buat debat-debat di daerah masing-masing yang tidak perlu. Semua ini satu proses yang sudah harus kita lalui," pungkasnya. (Red/Jaja)
