Pelantikan DR. Bahri Sebagai Pj Bupati Mubar Ditunda, Ketua Projo Muna Barat Angkat Bicara

Metronusantaranews.com - Muna Barat - Ketua Pro Jokowi (Projo) Muna Barat, LM. Junaim angkat bicara terkait isu penundaan pelantikan Pj Bupati Muna Barat, DR. Bahri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Senin (23/5/2022)

Hal itu, disampaikan melalui akun media sosialnya (facebook) yang berdurasi kurang lebih 5 menit 2 detik, minggu (22/5/2022) usai mengikuti rakernas V Projo di Kabupaten magelang jawa tengah.

"Penundaan pelantikan DR. Bahri selaku Pj Muna Barat justru akan memicu konflik di tengah-tengah masyarakat Mubar"ujarnya

Ia mengatakan, Penundaan pelantikan tersebut merupakan sebuah tindakan tidak tegas yang dipertontonkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kami tidak inginkan di Muna barat dalam situasi kondusif hari ini dipecah belah oleh kepentingan kelompok yang tidak menghargai keputusan yang final oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri," ungkapnya

Lebih lanjut,  LM. Junaim juga mengatakan bahwa, Pj. Bupati Mubar (DR. Bahri) yang ditunjuk oleh Kemendagri, ia yakini memiliki karakter yang mempuni, karakter, integritas dan memiliki track record yang jelas.

Menurut junaim bahwa hari ini, di muna barat mengklaim bahwa satu-satunya putra daerah muna barat itu yang harus di golkan, namun itu bukan satu-satunya yang menjadi keharusan, banyak putra-putra dari muna dan muna barat

hari ini juga mempertontonkan sikap yang tegas bahwa SDM yang ada di muna dan muna barat bukanlah satu-satunya yang lahir dari mubar, namun banyak di luar sana yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengemban amanah sebagai pemimpin yang ada di mubar. Sambungnya

Masih ketua projo muna barat, Kami sebagai masyarakat muna barat meminta kepada pemerintah kabupaten muna barat untuk bersikap tegas menjemput atas nama rakyat mubar terhadap lahirnya DR Bahri sebagai PJ bupati Muna Barat.

Tak hanya itu, ia juga mendesak pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara untuk tidak menciptakan opini yang mengakibatkan kondisi daerah yang tidak kondusif

"Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pemprov harus bertanggung jawab" jelasnya

Persoalan kesalahan konsideran dan kesalahan penulisan SK, bukan berarti menghilangkan subtansi terkait dengan pelantikan. Pj.

Ia juga tegaskan bahwa yang dilahirkan Kemendagri adalah final dan bukan ditawar-tawar lagi, final dalam siap dan mampu menjalankan tugas di Mubar.

"Kami akan mengantarkan dan mendampingi Pj. Bupati Mubar untuk mengelola Pemerintahan yang lebih baik, untuk melakukan proses-proses pembangunan sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat." Kata junaim

Kami menginginkan pemimpin yang mempuni, yang cinta rakyatnya, bukan mengandalkan dan membesarkan kelompok-kelompok elitis, kelompok-kelompok tertentu dan mengabaikan hak rakyat.

" Karena kami yakini Bahri adalah sosok yang dekat dengan rakyat, Putra Daerah yang punya irisan besar turunan biologis di Mubar." Tegasnya

Terakhir, Naim begitu panggilan akrabnya ia mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama dan bersatu menyambut Pemerintahan yang baru untuk Mubar.(*)

Laporan : Helni Setawan