Pemkab Bogor Implementasikan Aplikasi Srikandi Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Admin Bogor 
SUKARAJA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) Kabupaten Bogor meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Hal ini sebagai wujud implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bogor.
Mewakili Plt. Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin meresmikan peluncuran aplikasi Srikandi di Hotel M-One, Sukaraja, Selasa (27/6). Hadir pada peluncuran tersebut Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, perwakilan Dispusipda Provinsi Jawa Barat, para kepala dinas, Camat dan Dirut RSUD, serta perwakilan perangkat daerah se-Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan, penggunaan aplikasi Srikandi dalam tata persuratan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta upaya untuk beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi.
“Aplikasi Srikandi menjadikan sistem surat menyurat terintegrasi secara elektronik sehingga semakin mudah, cepat, dan akurat mulai dari proses pembuatan, penandatanganan, pengiriman, termasuk penyimpanan dokumen menjadi lebih efisien dan terstruktur,” jelas Burhanudin.
Ia menambahkan, kita dapat memonitor status surat secara real-time, mengurangi risiko kehilangan atau tumpang tindih data sehingga akan meningkatkan transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan pengelolaan arsip yang baik, tata kelola birokrasi pemerintahan jadi semakin profesional sehingga mendukung kepada upaya pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat jadi semakin prima.
“Saya perintahkan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor agar segera menggunakan aplikasi Srikandi di dinasnya. Kepada Dinas Arsip, agar mengawal dan mendampingi untuk memastikan integrasi aplikasi Srikandi, ini berjalan baik,” tandas Burhanudin.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto mengatakan, Kabupaten Bogor sudah memberikan contoh yang baik bagi kota kabupaten lainnya, hari ini aplikasi Srikandi sudah diluncurkan dan semoga pemerintahan berbasis digital menjadi tradisi.
“Dalam konteks agenda pembangunan bidang kearsipan harus mendukung tiga sektor pertama yakni penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, penyelenggaraan pemerintahan yang modern, dan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dengan reformasi birokrasi. Kemudian kearsipan harus mendukung kemajuan kebudayaan terkait dengan karakter bangsa,” kata Imam.
Menurutnya, itu semua merupakan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Maka di Kabupaten Bogor, arahan tersebut juga harus diselenggarakan dengan baik.
“Presiden juga mengarahkan kita semua untuk meninggalkan cara-cara lama dalam mengelola arsip. Cara-cara lama yang tidak efisien, dan menyulitkan kita menemukan arsip. Dengan beralih ke cara-cara baru yang menggunakan inovasi teknologi informasi,” ujarnya.
Imam menerangkan, dalam hal pelaksanaan SPBE, ANRI mewujudkannya dengan Aplikasi SRIKANDI, yang merupakan perpaduan dari praktik kearsipan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
“Adanya penyelenggaraan SPBE dalam bidang kearsipan, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya dapat tersambung melalui penggunaan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan instansi masing-masing dengan penyesuaian tertentu,” terang Kepala ANRI, Imam Gunarto.
Selanjutnya, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) Kabupaten Bogor, TB. Luthfie Syam mengungkapkan, penggunaan aplikasi Srikandi ini harus kita lakukan dengan segera, kita ingin membangun kesadaran bersama agar Srikandi bisa kita jalankan. Saat ini sudah jalan tinggal dioptimalkan salah satunya melalui kegiatan hari ini.
“Adminnya sudah ditunjuk, sudah ada surat tugasnya, datanya sudah di kami, user ID sudah diberikan, sarananya sudah ada, dan kami juga sudah menyediakan Arsiparis penghubung yang ditunjuk melalui SK Bupati. Mari sama-sama kita dukung karena ini demi kepentingan kita semua,” ungkap Luthfie.
Luthfie menambahkan, alhamdulillah dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari sekitar 8 sampai 10 yang diintervensi, salah satunya adalah urusan kearsipan, kami memberikan kontribusi yang terbaik..
Reporter ( Bule )
