‎PWI Menyambut Baik Inisiatif Kementerian HAM, Pers sebagai Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM

‎PWI Menyambut Baik Inisiatif Kementerian HAM, Pers sebagai Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM

Metronusantaranews.com, Jakarta - 12 MARET 2026 – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut baik inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penentuan posisi pers dalam konteks perlindungan dan pembangunan HAM di Indonesia. PWI menegaskan bahwa pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan peradaban yang menghormati hak asasi manusia seluruh lapisan masyarakat.‎ 

‎Pernyataan resmi ini disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, dalam acara Launching Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digelar Kementerian HAM pada Rabu (12/3/2026). Anrico Pasaribu hadir mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, dalam acara yang juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari pemerintah dan masyarakat sipil.‎ 

‎Menurut Anrico Pasaribu, penguatan perspektif HAM dalam praktik kerja jurnalistik memiliki arti sangat penting bagi dunia pers Indonesia. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pemberitaan yang dibuat mampu bersikap sensitif terhadap kondisi korban serta kelompok rentan yang seringkali menjadi pihak paling terdampak dalam berbagai peristiwa dan isu publik.‎ 

‎"Kita menyadari bahwa dalam banyak kasus, kelompok rentan dan korban seringkali menjadi pihak yang paling kurang diperhatikan atau bahkan terlupakan dalam pemberitaan. Dengan mengedepankan perspektif HAM, wartawan diharapkan dapat menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya akurat, tetapi juga penuh empati dan menghormati martabat manusia," ujarnya.‎ 

‎Selain itu, dia juga menekankan peran strategis media massa dalam membangun literasi publik tentang hak asasi manusia di seluruh pelosok negara. Melalui pemberitaan yang berkualitas dan berbasis fakta, media diharapkan mampu mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peran pers dalam demokrasi.‎ 

‎"Kemerdekaan pers bukanlah sekadar hak yang harus diperjuangkan, melainkan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun demikian, dalam menjalankan perannya, wartawan tetap harus berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia serta standar profesionalisme yang telah ditetapkan," jelas Anrico Pasaribu.‎ 

‎PWI juga menekankan urgensi perlindungan yang komprehensif terhadap wartawan, terutama ketika mereka sedang meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial, kasus pelanggaran HAM, atau isu-isu yang menyentuh kepentingan publik yang strategis. Banyak kasus menunjukkan bahwa wartawan seringkali menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan saat menjalankan tugasnya, sehingga perlindungan yang memadai menjadi hal yang mutlak diperlukan‎ 

‎Sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia, PWI menyatakan komitmen yang kuat untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan peradaban HAM di negara ini. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah dengan terus meningkatkan kapasitas wartawan dalam peliputan isu-isu HAM melalui berbagai kegiatan pelatihan, diskusi ilmiah, serta kerja sama dengan berbagai lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.‎ 

‎PWI juga berkomitmen untuk memperkuat praktik jurnalisme berperspektif HAM, khususnya dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan seperti pekerja migran, penyandang disabilitas, komunitas adat, perempuan, dan anak-anak. Selain itu, fokus juga akan diberikan pada peliputan isu-isu konflik sosial dan keadilan yang seringkali memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.‎ 

‎"Kami siap membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, serta berbagai elemen masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai HAM di seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, kerjasama ini tidak akan mengurangi independensi pers yang menjadi jiwa dari kemerdekaan pers itu sendiri," tegas Anrico Pasaribu.‎ 

‎Melalui peluncuran Program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia, PWI berharap dapat tercipta ruang dialog yang terbuka dan sinergis antara pemerintah dan komunitas pers di Indonesia. Dialog ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh dunia pers dalam menjalankan perannya sebagai agen pembangunan HAM.