Skema Ketahanan Pangan Polda Jabar Jadi Role Model Nasional untuk Jagung Pakan Ternak

 Metronusantaranews.com, Jawa Barat - Skema Program Ketahanan Pangan yang digagas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat dinilai sukses dan efektif, sehingga Mabes Polri menjadikannya sebagai percontohan nasional dalam memperkuat ekosistem pertanian, khususnya pada komoditas jagung pakan ternak. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2/2026). 

Rapat yang dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigadir Jenderal Langgeng Purnomo, melibatkan berbagai pihak terkait yaitu Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini diambil setelah evaluasi kinerja tahun sebelumnya yang menunjukkan Indonesia berhasil menekan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025. 

"Kami melaksanakan analisa dan evaluasi. Rapat koordinasi ini adalah upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 dapat berjalan lebih baik lagi," ujar Langgeng. 

Jabar Jadi Barometer Implementasi 

Langgeng secara spesifik menyoroti keberhasilan implementasi di wilayah hukum Polda Jawa Barat, di mana pola pendampingan yang dilakukan mampu menjadi jembatan efektif bagi kelompok tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Contoh nyata terlihat di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.

 Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro sektor pertanian tahun 2026, termasuk untuk ekosistem jagung. 

Tak hanya di hulu, skema ini juga mengamankan petani di hilir dengan menjamin stabilitas harga agar tidak menjadi korban permainan harga tengkulak. Kerja sama dengan Perum Bulog menjamin penyerapan hasil panen dengan harga menguntungkan. Mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog per 12 Januari 2026, target pengadaan jagung cadangan pemerintah dipatok 1 juta ton dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.400 per kilogram. "Fokus kami menjaga harga di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian di angka Rp6.400 per kilogram," kata Langgeng. 

Empat Jurus Utama Polda Jabar 

Dikonfirmasi terpisah, Karo SDM Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Fadly Samad menjelaskan empat skema utama yang menjadi "dapur pacu" program hingga dilirik nasional: 

1. Skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program "Keroyok Bareng Rame-rame", dengan konsep satu Polsek mengelola dua hektare lahan.

2. Pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga sangat rendah (1,5 persen), yang diberikan dalam bentuk kebutuhan riil pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian (alsintan).

3. Fasilitasi maksimalisasi program KUR di tingkat petani.

4. Pemanfaatan lahan tidur milik PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani.