BPJS Kesehatan dorong Kemudahan akses layanan JKN di wilayah Pedesaan 

Metronusantaranews.com - Tulang Bawang Barat - BPJS Kesehatan Cabang Metro menggelar kegiatan Rapat Optimalisasi Rekrutmen Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) Daerah dan Peserta Bukan Pekerja (PBPU) Pemda serta Rekonsiliasi Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat pada Selasa (28/07). Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan Program JKN bagi masyarakat.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro, Bellza Rizki Ananta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atas komitmen dan keterbukaan dalam mendukung keberlangsungan Program JKN.

“Terima kasih atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Hal ini menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” ujar Bellza.

Bellza menambahkan bahwa kegiatan Rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala menjadi sarana penyandingan data kepesertaan dan realisasi iuran antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah sebelum diteruskan ke tingkat pusat bersama Kementerian Keuangan.

“Melalui iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat, peserta JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus terbebani biaya pengobatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Program JKN hadir memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” tambah Bellza.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Iwan Mursalin menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

Menurutnya, program JKN bukan hanya berkaitan dengan kewajiban anggaran pemerintah daerah, tetapi merupakan bentuk kepedulian sosial untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

“Komitmen kita jelas, tidak ada niat untuk menunda apalagi tidak membayar. Program jaminan kesehatan ini merupakan instrumen penting untuk membantu masyarakat, terutama warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan,” ujar Iwan

Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kondisi arus kas serta proyeksi pendapatan daerah. Pemkab Tubaba juga terus melakukan berbagai upaya penguatan fiskal agar seluruh kewajiban pemerintah dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah daerah di antaranya percepatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penguatan efisiensi belanja pada setiap perangkat daerah.

Melalui koordinasi dan sinergi yang terus diperkuat, Pemkab Tubaba berharap cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dapat terus terjaga.

“Program JKN diharapkan mampu memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini,” pungkasnya.

Melalui koordinasi dan rekonsiliasi yang transparan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama BPJS Kesehatan berkomitmen menjaga keberlanjutan kepesertaan dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat serta aparatur daerah tetap terjamin secara optimal dan keberlanjutan. (be)