Metronusantaranews - Serui | Pertemuan Perwakilan Pemerintah Daerah di Kelas Konsultasi Implementasi Kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terkait dorongan pemenuhan kuota kebutuhan dari BPJS.
Kegiatan dipimpin oleh Plt. Sekda Erny R. Tania, S.IP., hadir pada Rapat Asisten III Setda Ir. Wahyudi Irianto, MM., Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian Keuangan dan Pembangunan Ir. Edy N. Mudumi, M.Si., Perwakilan DTKS, Direktur RSUD Serui dr. Johnny Ben Abba, Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Andi dan Perwakilan BPJS Cabang yang dilaksanakan Via Meeting Zoom di Ruang Rapat Sekda Kamis (10/02/2022).
Kelas Konsultasi tersebut banyak dibahas terkait isu-isu yang dihadapi masyarakat. Disela pertemuan Via Zoom, Plt. Sekda Erny R. Tania, S.IP menyampaikan harapannya dengan kordinasi bersama dengan perwakilan DTKS, Perwakilan RSUD, Perwakilan BPJS Cabang.
Dalam Rapat tersebut Plt. Sekda Erny. R. Tania, S.lP., berharap dengan adanya Kelas tersebut semoga DTKS dapat menyiapkan data yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai dengan syarat agar Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen dapat segera eksekusi dan memberikan jaminan sesuai dengan kategori PBI JK.
Lebih lanjut Erny R. Tania, S.IP menambahkan terkait isu isu yang hadir di tengah masyarakat agar cepat diatasi dan berharap kepada Direktur RSUD Serui dan Perwakilan BPJS agar jangan ada penolakan dan menjamin hak atas pemilik BPJS atau yang berstatus PBI JK.
Dirinya berharap Pihak RSUD Serui dapat memaksimalkan Penyusunan Rancangan Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di RSUD Serui, sehingga tidak ada laporan pasien harus belanja obat di Apotik di luar Apotik Rumah Sakit karena kehabisan atau ketidaktersediaan obat, padahal mereka punya kartu BPJS, dan jangan ada penolakan pasien lantaran Administrasinya.
"Pasien harus ditangani dulu, baru kemudian mengurus penyelesaian administrasinya" Ucap Erny R. Tania, S.IP
Direktur RSUD menanggapi hal tersebut dalam rapat "Pasien hanya berobat dengan menggunakan BPJS, akan tetapi Pihak RSUD yang melakukan klaim nantinya atas BPJS.
Kami dari pihak RSUD Serui mengharapkan kesadaran dan Peran masyarakat terhadap iuran BPJS, sehingga dapat digunakan ketika berobat atapun rawat inap di Rumah Sakit." Tutur dr. Johnny Ben Abba dalam rapat tersebut.
"Perwakilan BPJS juga harus ikut memastikan jumlah pengguna BPJS di Kepulauan Yapen agar dapat terkoordinir dengan Pemerintah Daerah maupun dari Pihak Perwakilan RSUD" tutup Erny R. Tania, S.IP.
Jurnalis :
Indra S.F.B.