TRADISI "PENG - PENG" KELISTRIKAN DI NEGARA BERKEMBANG.

Tradisi "Peng - Peng" (Penguasa merangkap Pengusaha , atau "Wasit merangkap Pemain") di Sektor Ketenagalistrikan, ternyata mulai tahun 1990 an sudah menjadi tradisi di beberapa Negara berkembang. Setidaknya di Kamerun dan Philipina (yang kemudian menjadi barang bukti dan dibahas di Sidang MK saat "Judicial Review" UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan).

Di Philipina bahkan , Privatisasi/Penjualan NAPOCOR ("National Power Corporation") atau PLN nya Philipina dipimpin oleh Presiden Arroyo Macapagal (2001 - 2010). Disini Arroyo justru sekaligus memposisikan dirinya sebagai Investor Listrik Swasta yang mem "privatisasi"/ membeli NAPOCOR mulai dari Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Ritail yang ada di P.

 Luzon bersama "rekan"2 nya dari GE ("General Electric"/AS) EDF ("Electric De France"/Perancis), ARREVA (Itali) , Mitsubishi, Marubeni , Kanshai (Jepang), Siemens ( (Jerman), Hyundai (Korea) dll.

Dan Presiden Arroyo saat itu secara aktif "menggiring' opini rakyat Philipina agar mau memprivatisasi / menjual NAPOCOR ke Asing. Tidak itu saja usaha Arroyo, tetapi ybs sebagai Presiden juga "memotong" jalur bahan bakar Pembangkit NAPOCOR agar "performance" NAPOCOR di mata rakyat Philipina "hancur" ! Dengan demikian kelistrikan Philipina saat itu "hancur2an" dan akhirnya penjualan/privatisasi NAPOCOR di sekitar tahun 2000 an dapat berjalan secara lancar ! 

Sehingga Arroyo sampai saat ini menjadi kaya raya meskipun sudah tidak menjadi Presiden karena sampai saat ini pun dia "pegang kunci" mekanisme Kompetisi Penuh atau Pasar Bebas Kelistrikan atau MBMS ("Multy Buyer and Multy Seller") System di Philipina khususnya di P. Luzon !

Kondisi seperti diatas lah yang ingin ditiru oleh para "Oknum" mantan Pejabat yang dahulu membawahi Sektor Ketenagalistrikan seperti JK, Dahlan Iskan, Luhut BP, Erick Thohir dll. 

Sehingga segala upaya tetap diusahakan agar minimal area Jawa-Bali dapat diterapkan MBMS . Yaitu minimal dengan menerbitkan PERMEN ESDM No 1/2015 tentang PWS ("Power Wheeling System") sebagai pengganti Regulasi UU No 20/2002 ttg Ketenagalistrikan yang "menghalalkan" Unbundling Vertikal dan penerapan MBMS di Jawa-Bali !

Langkah/Strategi Presiden Arroyo Macapagal seperti diatas lah yang kemudian dicoba untuk ditiru "Oknum'/ mantan Pejabat seperti JK, Dahlan Iskan, Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir , Sandi Uno dll !

Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!

KESIMPULAN :

HANYA SATU KATA !

LAWAN !!

ALLOHUAKBAR !!

MERDEKA !!

✊✊

JAKARTA, 09 JULI 2024.