Warga Penerima PKH Di kecamatan Cempaka Banyak Keluhkan Stop Pencairan
Admin OKU 
Oku Timu – Metro Nusantara News- Sejumlah Penerima Keluarga Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Oku Timur mengeluhkan belum adanya pencairan selama 1 tahun,bahkan ada yang sudah 7 bulan belakangan ini belum ada pencairan, ironisnya beberapa KPM sempat menerima ditahun 2021 yang lalu, namun sampai saat ini tidak menerima lagi. Sabtu 14/05/2022"
"Warga mengaku, kondisi itu menimbulkan persepsi beragam. Mulai dari kartu ATM non aktif hingga munculnya dugaan permainan oknum tertentu. Bantuan bagi keluarga miskin dan warga tidak mampu, diduga sering kali mejadi objek sasaran empuk di ‘sunat’ (tilep, red) oleh oknum tertentu.
Pasalnya, ketidak tahuan dan minimnya pemahaman warga. Diduga sering kali menjadi objek pelampiasan oleh oknum yang lebih mengetahui seluk beluk soal bantuan PKH BPNT dan BST. Beragam bantuan yang dikuncurkan pemerintah pusat untuk menjamin keberadaan masyarakat tidak mampu, lansia, ibu hamil hingga warga wajib belajar.
Rata-rata selalu alami trobel dan masalah. Tidak jarang kasus tidak tepat sasaran, hingga bantuan yang tidak tersalurkan secara utuh mencuat kepermukaan publik.Seperti Keluhan pertama terjadi di wilayah Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur
KPM Program Keluarga Harapan (PKH),yng enggan disebutkan namanya, mengaku menerima bantuan yang tidak sesuai yang harus diterimanya.dan ada juga KPM terakhir Desember 2021 tidak lagi menerima bantuan PKH, berupa uang dan sembako.
Biasanya setiap tiga bulan sekali, uang PKH mereka terima,yang mana Kartu ATM KPM PKH saat akan pencairan dikumpulkan dengan ketua kelompok. Kami selama ini tidak tau, kami percaya untuk pencairan dengan ketua kelompok yang ditunjuk pendamping,” katanya.
Ada beberapa KPM sempat mengecek secara langsung ke E.Warung menggunakan kartu ATM PKH, namun selalu tidak ada saldo dan kosong di ATM tersebut.
“Bulan April kemaren, beberapa ibu-ibu berinisiatif untuk mengecek sendiri ke Bank. Ternyata sejak tahun 2017 s/d /2020 uang itu masuk, dan sudah dicairkan,namun diduga uang yang masuk didalam rekening milik KPM tidak sesuai dengan yang mereka terima bahkan ada yang tidak sesuai yang seharusnya mereka (KPM) terima.
Dari pihak bank, mereka (KPM) mendapat informasi. Ketika cetak rekening ternyata uang bantuan PKH itu selalu masuk. kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi faktanya begitu,” ungkapnya.
Ditempat Lain, Nab warga Desa Gunung Batu Cempaka mengatakan,sudah 7 bulan ini (2021),tidak mendapat pencairan.PKH dan BPNT. Dia mengaku tidak pernah ada pemberitahuan,dan penjelasan secara langsung dari koordinator/Pendamping.kenapa kami distop Pencairan dana PKH.
Namun saat dia (Nab) melakukan pengecekan ke Bank Mandiri, ternyata sejak tahun 2018 s/d 2020,ada saldo yang masuk ke buku rekening miliknya (Nab) selisih yang diberikan pada KPM tidak sesuai,kami hitung yang tidak kami terima Rp 2 jt lebih Pak,ungkap Nab.
“Hal tersebut membuat penerima KPM akan mendatangi ke Dinsos untuk meminta hak yang tidak sesuai yang diberikan,permasalahan tersebut kami akan langsung ke kejaksaan Negeri Oku Timur.
Jamilah Penerima PKH mengatakan kami akan segera melaporkan langsung hal ini ke Pihak penegak hukum.karna dari hasil cetak rekening,uang bantuan yang kami terima tidak sesuai,Karna kami tidak diberitahu,kami hanya bisa menunggu saja kapan saatnya ada pencairan,"bebernya.
Berbeda lagi dengan pengalaman, Yam. yang menjadi KPM PKH sejak tahun 2018. Dia juga mengeluhkan,sejak tahun 2018 s/d 2019 tidak merasa menarik atau menerima bantuan PKH Karna buku rekening saya baru tahun 2020 yang lalu saya terima,buku rekening saya ini diserahkan saat pergantian pengurus baru. Buku rekening saya dikasihkan oleh pendamping. Darlri tahun 2018 s/d 2019 itu saya tidak tau sama sekali menerima bantuan PKH itu Pak.Ungkap Yam.
Kejanggalan ini sejumlah ibu-ibu dari beberapa desa kecamatan Cempaka akan menuntut, uang selisih yang seharusnya mereka terima dan itu kami minta,pada pihak pengurus PKH,Karna itu hak kami. Jika tidak ada yang tanggung jawab,kami akan aksi demo ke kantor Dinsos dan kami akan minta pihak Kejaksaan dan Kepolisian menindak lanjuti masalah ini,ungkap Mila KPM desa Gunung Batu.
Dilain tempat, Joni Ketua Lsm Lpi TIpikor Kabupaten Oku Timur mengungkapkan, masalah pencairan yang terkendala saat ini, hampir merata terjadi dibeberapa kecamatan diwilayah kabupaten Oku Timur,Kami akan cek lagi masalah pencairan dana PKH milik KPM yang mana kami mendapat informasi dari beberapa masyarakat penerima manfaat (PM)bulan April 2022 yang lalu,mereka menerima bantuan PKH namun yang sangat kami sayangkan yng diterima KPM diduga tidak sesuai, yang diberikan oleh pendamping melui perantara ketua kompok pengurus PKH didesa setempat,namun yang di berikan hanya separuh nya.bahkan, ada yang sejak tahun 2017 s/d 2020. ada yang tidak menerima bantuan PKH tersebut.Team investigasi kami sudah mendapatkan bukti-bukti dari masyarakat (KPM), seperti tahun 2022 ini uang pengembalian milik KPM selama dua tahap,ini akan jadi bukti menguatkan.
Dugaan sementara dengan adanya pengembalian ini,berarti pemotongan dana tersebut sering terjadi. Hal ini yang mebuat kami geram,kami akan segera melaporkan temuan ini,dan meminta kepada pihak Kejaksaan dan Kapolres segera menindaklanjuti permasalahan ini,Karna ini sudah sangat menyimpang jauh dari ketentuan pemerintah,dan kami rasa bukti-bukti yang ada dengan kami ini sudah cukup kuat,ditambah Penerima PKH,siap untuk mendampingi melaporkan temuan ini dan siap memberikan keterangan,” Ungkapnya.
Reporter : Suhria/Team
"Warga mengaku, kondisi itu menimbulkan persepsi beragam. Mulai dari kartu ATM non aktif hingga munculnya dugaan permainan oknum tertentu. Bantuan bagi keluarga miskin dan warga tidak mampu, diduga sering kali mejadi objek sasaran empuk di ‘sunat’ (tilep, red) oleh oknum tertentu.Pasalnya, ketidak tahuan dan minimnya pemahaman warga. Diduga sering kali menjadi objek pelampiasan oleh oknum yang lebih mengetahui seluk beluk soal bantuan PKH BPNT dan BST. Beragam bantuan yang dikuncurkan pemerintah pusat untuk menjamin keberadaan masyarakat tidak mampu, lansia, ibu hamil hingga warga wajib belajar.
Rata-rata selalu alami trobel dan masalah. Tidak jarang kasus tidak tepat sasaran, hingga bantuan yang tidak tersalurkan secara utuh mencuat kepermukaan publik.Seperti Keluhan pertama terjadi di wilayah Desa Gunung Jati Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur
KPM Program Keluarga Harapan (PKH),yng enggan disebutkan namanya, mengaku menerima bantuan yang tidak sesuai yang harus diterimanya.dan ada juga KPM terakhir Desember 2021 tidak lagi menerima bantuan PKH, berupa uang dan sembako.
Biasanya setiap tiga bulan sekali, uang PKH mereka terima,yang mana Kartu ATM KPM PKH saat akan pencairan dikumpulkan dengan ketua kelompok. Kami selama ini tidak tau, kami percaya untuk pencairan dengan ketua kelompok yang ditunjuk pendamping,” katanya.
Ada beberapa KPM sempat mengecek secara langsung ke E.Warung menggunakan kartu ATM PKH, namun selalu tidak ada saldo dan kosong di ATM tersebut.
“Bulan April kemaren, beberapa ibu-ibu berinisiatif untuk mengecek sendiri ke Bank. Ternyata sejak tahun 2017 s/d /2020 uang itu masuk, dan sudah dicairkan,namun diduga uang yang masuk didalam rekening milik KPM tidak sesuai dengan yang mereka terima bahkan ada yang tidak sesuai yang seharusnya mereka (KPM) terima.
Dari pihak bank, mereka (KPM) mendapat informasi. Ketika cetak rekening ternyata uang bantuan PKH itu selalu masuk. kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi faktanya begitu,” ungkapnya.
Ditempat Lain, Nab warga Desa Gunung Batu Cempaka mengatakan,sudah 7 bulan ini (2021),tidak mendapat pencairan.PKH dan BPNT. Dia mengaku tidak pernah ada pemberitahuan,dan penjelasan secara langsung dari koordinator/Pendamping.kenapa kami distop Pencairan dana PKH.
Namun saat dia (Nab) melakukan pengecekan ke Bank Mandiri, ternyata sejak tahun 2018 s/d 2020,ada saldo yang masuk ke buku rekening miliknya (Nab) selisih yang diberikan pada KPM tidak sesuai,kami hitung yang tidak kami terima Rp 2 jt lebih Pak,ungkap Nab.
“Hal tersebut membuat penerima KPM akan mendatangi ke Dinsos untuk meminta hak yang tidak sesuai yang diberikan,permasalahan tersebut kami akan langsung ke kejaksaan Negeri Oku Timur.
Jamilah Penerima PKH mengatakan kami akan segera melaporkan langsung hal ini ke Pihak penegak hukum.karna dari hasil cetak rekening,uang bantuan yang kami terima tidak sesuai,Karna kami tidak diberitahu,kami hanya bisa menunggu saja kapan saatnya ada pencairan,"bebernya.
Berbeda lagi dengan pengalaman, Yam. yang menjadi KPM PKH sejak tahun 2018. Dia juga mengeluhkan,sejak tahun 2018 s/d 2019 tidak merasa menarik atau menerima bantuan PKH Karna buku rekening saya baru tahun 2020 yang lalu saya terima,buku rekening saya ini diserahkan saat pergantian pengurus baru. Buku rekening saya dikasihkan oleh pendamping. Darlri tahun 2018 s/d 2019 itu saya tidak tau sama sekali menerima bantuan PKH itu Pak.Ungkap Yam.
Kejanggalan ini sejumlah ibu-ibu dari beberapa desa kecamatan Cempaka akan menuntut, uang selisih yang seharusnya mereka terima dan itu kami minta,pada pihak pengurus PKH,Karna itu hak kami. Jika tidak ada yang tanggung jawab,kami akan aksi demo ke kantor Dinsos dan kami akan minta pihak Kejaksaan dan Kepolisian menindak lanjuti masalah ini,ungkap Mila KPM desa Gunung Batu.
Dilain tempat, Joni Ketua Lsm Lpi TIpikor Kabupaten Oku Timur mengungkapkan, masalah pencairan yang terkendala saat ini, hampir merata terjadi dibeberapa kecamatan diwilayah kabupaten Oku Timur,Kami akan cek lagi masalah pencairan dana PKH milik KPM yang mana kami mendapat informasi dari beberapa masyarakat penerima manfaat (PM)bulan April 2022 yang lalu,mereka menerima bantuan PKH namun yang sangat kami sayangkan yng diterima KPM diduga tidak sesuai, yang diberikan oleh pendamping melui perantara ketua kompok pengurus PKH didesa setempat,namun yang di berikan hanya separuh nya.bahkan, ada yang sejak tahun 2017 s/d 2020. ada yang tidak menerima bantuan PKH tersebut.Team investigasi kami sudah mendapatkan bukti-bukti dari masyarakat (KPM), seperti tahun 2022 ini uang pengembalian milik KPM selama dua tahap,ini akan jadi bukti menguatkan.
Dugaan sementara dengan adanya pengembalian ini,berarti pemotongan dana tersebut sering terjadi. Hal ini yang mebuat kami geram,kami akan segera melaporkan temuan ini,dan meminta kepada pihak Kejaksaan dan Kapolres segera menindaklanjuti permasalahan ini,Karna ini sudah sangat menyimpang jauh dari ketentuan pemerintah,dan kami rasa bukti-bukti yang ada dengan kami ini sudah cukup kuat,ditambah Penerima PKH,siap untuk mendampingi melaporkan temuan ini dan siap memberikan keterangan,” Ungkapnya.
Reporter : Suhria/Team 
