Jeffry Akan Bongkar Lapak Pedagang Buah Tanpa Solusi, PKL Langsa Akan “Mengadu Nasib” ke DPRK

MetroNusantaraNews.com, - Langsa - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Rel Kereta Api Arah Pajak Ikan Langsa tepatnya kawan toko Mutiara Nelayan Kota Langsa menyatakan penolakan keras atas pembongkaran lapak yang dilakukan oleh Walikota Langsa Jeffry Sentana S Putra, SE melalui Satpol PP. Merasa diperlakukan tidak adil dan kehilangan mata pencaharian, para pedagang berencana mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa pada besok hari untuk mengadu nasib.

Pembongkaran lapak tersebut disebut berlangsung tanpa solusi yang jelas bagi para pedagang kecil. Akibat penertiban itu, sejumlah PKL terpaksa menghentikan aktivitas jual beli yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama keluarga mereka.

Salah seorang pedagang Andre, Minggu (01/02/2026) mengungkapkan, tindakan pembongkaran dinilai terlalu tergesa-gesa dan minim sosialisasi. Para PKL mengaku tidak pernah diajak duduk bersama untuk membahas relokasi atau alternatif tempat berjualan yang layak.

“Kami tidak menolak penataan kota, tapi jangan dengan cara mematikan ekonomi rakyat kecil,” ujar Andre Putra Asli Kota Langsa seorang dengan nada kecewa. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan hanya melihat sisi ketertiban tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

Para PKL menilai Walikota Langsa Jeffry seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat kecil, bukan justru menjadi pihak yang menambah beban hidup. Mereka mengaku sudah berulang kali meminta kejelasan terkait lokasi berjualan yang legal, namun tidak pernah mendapat jawaban pasti.

Rencana mendatangi DPRK Langsa menjadi langkah terakhir yang mereka tempuh agar suara para pedagang didengar. Mereka berharap wakil rakyat dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan PKL untuk mencari solusi yang adil dan manusiawi.

Selain itu, para pedagang juga menyoroti dugaan ketidakadilan dalam penertiban. Mereka mempertanyakan mengapa masih ada lapak lain yang dibiarkan beroperasi, seperti dalam kawasan (Lato) sementara lapak mereka justru dibongkar tanpa kompromi.

“Kami melihat ada kesan tebang pilih. Yang kecil cepat ditindak, yang lain dibiarkan,” kata Andre lagi. Kondisi ini menambah kekecewaan dan rasa ketidakpercayaan terhadap kebijakan penertiban.

Para pedagang menegaskan bahwa mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk tetap bekerja secara tertib dan legal. Mereka berharap pemerintah tidak hanya mengedepankan penindakan, tetapi juga memberikan pembinaan serta solusi jangka panjang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai tuntutan para PKL tersebut. Sementara itu, para pedagang memastikan akan tetap mendatangi DPRK Langsa demi memperjuangkan hak hidup dan keadilan bagi pedagang kecil.(FAHRID) Kaperwil Aceh