Asosiasi Bupati Saireri Ingin Pastikan Aspirasi DOB Wilayah Adat Saireri dapat menjadi calon Provinsi dan Pemekaran Provinsi Kepulauan Papua Utara Dapat Ditinjau dan Sampai Kepada Bapak Presiden Jokowi
admin plmb 
METRONUSANTARANEWS.COM - Jakarta | Audience Pendampingan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB), Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri adakan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Wilayah Adat Saireri dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta Tugu Tani Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Selasa (29/03/2022)
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Staf Presiden (KSP) Dr. Moeldoko, Dirjen Otda Kemendagri Drs. Akmal Malik, M.Si., dan Anggota DPR RI bekerja sama dengan Para Asosiasi Bupati, Ketua DPRD Kep. Yapen, Plt. Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Anggota DPD, Anggota DPRP, Anggota MRP, unsur Forkompimda, serta Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan Tokoh Masyarakat se-Wilayah Adat Saireri.
Diketahui, Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos menuturkan bahwa Aspirasi pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Adat Saireri sudah disuarakan dari 10 tahun yang lalu, tepatnya 12 Desember 2012 di lapangan Alun-Alun Trikora Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun, seiring adanya Moratorium oleh Pemerintah maka aspirasi Wilayah Adat Saireri sebagai calon DOB tidak dilanjutkan.
Walaupun demikian, dengan lahirnya Otonomi khusus di Papua jilid 2 yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2021 ada titik terang sehingga ruang pemekaran terbuka untuk Papua dan Papua Barat."
Pada Momentum tersebut Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos selaku Sekretaris Asosiasi Bupati Saireri mengambil sikap dalam mengutarakan keresahan wilayah Adat Saireri selama ini.
"Kenapa Aspirasi calon DOB di Wilayah Adat Saireri tidak masuk dalam agenda pemekaran. Apakah karena dari wilayah adat saireri ini menyampaikannya terlalu sopan dan santun, bahkan saking polosnya Pemerintah Pusat dan DPR RI kurang menyikapinya?" Penuh tanya Tonny Tesar, S.Sos
"Sedari dulu memang wilayah Adat Saireri menyampaikan apapun selalu sopan dan santun. Wilayah Adat Saireri tidak ada gejolak dengan apapun, hanya meminta satu saja yaitu DOB Wilayah Adat Saireri dapat menjadi calon Provinsi dan Pemekaran Provinsi Kepulauan Papua Utara." jelas Tonny Tesar, S.Sos
"Wilayah adat saireri ini SDM-nya sudah terlalu banyak dan terlalu siap. Jikalau selama ini KSP turun lapangan dan melihat masih banyak gejolak di Tanah Papua, saya kira dapat dilihat penyebabnya, bahwa semua ini karena leadership di Papua yang belum bisa menjadi contoh dan bisa meredam situasi yang ada di Papua." Tegasnya
"Apa harus begini terus di Papua karena leadershipnya masih selalu dipilih dengan cara "Noken" sedangkan masyarakat adat saireri yang mempunyai kemampuan dan kapasitas hanya jadi penonton dan tidak bisa memajukan daerahnya sendiri."
"Kalau wilayah Adat Saireri menjadi frustrasi daerahnya tidak bisa berkembang. Saya pikir Ini akan menjadi ancaman berat untuk NKRI di Tanah Papua dan akan menjadi persoalan jangka panjang jika nantinya para intelektual se-wilayah Adat saireri yang bertindak dengan caranya sendiri tanpa melalui demonstrasi." Ucap Tonny Tesar, S.Sos
Lebih lanjut Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos kembali menyampaikan aspirasi "Karena mengingat Otsus Papua saat ini telah direvisi menjadi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan wilayah Adat Saireri selalu mendukung penuh Undang-Undang Otsus Papua, kami berharap sekali Aspirasi Calon DOB wilayah Adat Saireri yang telah berkali-kali diusulkan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dan Dirjen Otda Drs. Akmal Malik, M.Si kepada bapak Presiden.
Jurnalis Indra SFB
Diketahui, Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos menuturkan bahwa Aspirasi pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Adat Saireri sudah disuarakan dari 10 tahun yang lalu, tepatnya 12 Desember 2012 di lapangan Alun-Alun Trikora Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Namun, seiring adanya Moratorium oleh Pemerintah maka aspirasi Wilayah Adat Saireri sebagai calon DOB tidak dilanjutkan.
Walaupun demikian, dengan lahirnya Otonomi khusus di Papua jilid 2 yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2021 ada titik terang sehingga ruang pemekaran terbuka untuk Papua dan Papua Barat."
Pada Momentum tersebut Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos selaku Sekretaris Asosiasi Bupati Saireri mengambil sikap dalam mengutarakan keresahan wilayah Adat Saireri selama ini.
"Kenapa Aspirasi calon DOB di Wilayah Adat Saireri tidak masuk dalam agenda pemekaran. Apakah karena dari wilayah adat saireri ini menyampaikannya terlalu sopan dan santun, bahkan saking polosnya Pemerintah Pusat dan DPR RI kurang menyikapinya?" Penuh tanya Tonny Tesar, S.Sos
"Sedari dulu memang wilayah Adat Saireri menyampaikan apapun selalu sopan dan santun. Wilayah Adat Saireri tidak ada gejolak dengan apapun, hanya meminta satu saja yaitu DOB Wilayah Adat Saireri dapat menjadi calon Provinsi dan Pemekaran Provinsi Kepulauan Papua Utara." jelas Tonny Tesar, S.Sos
"Wilayah adat saireri ini SDM-nya sudah terlalu banyak dan terlalu siap. Jikalau selama ini KSP turun lapangan dan melihat masih banyak gejolak di Tanah Papua, saya kira dapat dilihat penyebabnya, bahwa semua ini karena leadership di Papua yang belum bisa menjadi contoh dan bisa meredam situasi yang ada di Papua." Tegasnya
"Apa harus begini terus di Papua karena leadershipnya masih selalu dipilih dengan cara "Noken" sedangkan masyarakat adat saireri yang mempunyai kemampuan dan kapasitas hanya jadi penonton dan tidak bisa memajukan daerahnya sendiri."
"Kalau wilayah Adat Saireri menjadi frustrasi daerahnya tidak bisa berkembang. Saya pikir Ini akan menjadi ancaman berat untuk NKRI di Tanah Papua dan akan menjadi persoalan jangka panjang jika nantinya para intelektual se-wilayah Adat saireri yang bertindak dengan caranya sendiri tanpa melalui demonstrasi." Ucap Tonny Tesar, S.Sos
Lebih lanjut Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar, S.Sos kembali menyampaikan aspirasi "Karena mengingat Otsus Papua saat ini telah direvisi menjadi UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan wilayah Adat Saireri selalu mendukung penuh Undang-Undang Otsus Papua, kami berharap sekali Aspirasi Calon DOB wilayah Adat Saireri yang telah berkali-kali diusulkan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dan Dirjen Otda Drs. Akmal Malik, M.Si kepada bapak Presiden.
Jurnalis Indra SFB 
