Pemuda Muhammadiyah OKU Timur Desak Kapolda dan Kajati Evaluasi Kapolres dan Kajari, Segera Kirim Surat
REDAKSI 
Metrk Nusantara News,OKU Timur – Pemuda Muhammadiyah OKU Timur akan mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Selatan. Surat tersebut berisi desakan agar kedua institusi melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Timur.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah OKU Timur, Fahmi, menyatakan bahwa surat ini merupakan respons atas pemberitaan di salah satu media online yang menyoroti dugaan adanya kongkalikong terkait penggunaan dana desa di OKU Timur. Menurutnya, dugaan ini sangat fatal karena bisa menyebabkan penyimpangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Kami membaca di salah satu media online, adanya dugaan Kapolres dan Kajari bermain-main dalam penggunaan dana desa. Ini sangat fatal tentunya. Bisa menyebabkan tidak sesuai pemanfaatannya," ujar Fahmi dalam keterangannya pada Selasa (4/3/2025).
Ia menegaskan bahwa dana desa memiliki peruntukan yang jelas sesuai regulasi. Jika anggaran ini digunakan tidak sesuai aturan, maka dampaknya bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah OKU Timur meminta Kapolda dan Kajati Sumsel untuk segera mengirim tim guna menyelidiki dugaan tersebut.
Fahmi juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan dana publik. Ia mengingatkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat desa maupun aparat penegak hukum, harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
"Kami tidak ingin ada oknum yang bermain-main dengan anggaran yang diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Jika terjadi penyimpangan, dampak buruknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.
Lebih lanjut, Fahmi juga menyinggung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang tengah gencar melakukan bersih-bersih dalam tata kelola pemerintahan. Ia berharap jajaran pemerintah daerah, termasuk aparat penegak hukum di OKU Timur, dapat mengikuti semangat tersebut dengan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya.
"Kita tahu pemerintahan Pak Prabowo-Gibran saat ini sedang bersih-bersih. Maka, kami juga mengimbau jajaran di pemerintah daerah, termasuk aparat penegak hukum, agar menggunakan uang rakyat sesuai dengan ketentuannya," tegas Fahmi.
Pemuda Muhammadiyah OKU Timur berharap langkah ini bisa menjadi awal dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Mereka juga mengajak masyarakat untuk turut mengawal penggunaan anggaran agar benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
