Presiden Prabowo Temui Para Tokoh di Kertanegara, Sepakat Agar Kapolri Listyo Sigit Diganti
Jabotabek 
Metronusantaranews.com, Jakarta – Serangkaian pertemuan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh berpengaruh pada Jumat lalu (30/1/2026) di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, menghasilkan kesepakatan penting terkait reformasi institusi negara.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan bahwa seluruh tokoh yang diundang menyetujui perlunya reformasi kepolisian dengan syarat utama penggantian pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Pertemuan yang dihadiri oleh empat tokoh yaitu mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Susno Duadji, mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, serta Abraham Samad sendiri, menjadi sorotan publik setelah isi pembicaraan diungkapkan pada Senin (2/2/2026).
Dalam keterangannya, Abraham Samad menjelaskan bahwa pembahasan tentang reformasi kepolisian menjadi salah satu poin utama dalam diskusi tersebut. "Pak Susno banyak menyoroti tentang reformasi kepolisian. Jadi dalam diskusi itu, akhirnya terlihat bahwa semua tokoh-tokoh yang diundang itu setuju untuk dilakukan reformasi kepolisian di tubuh Polri," ujarnya.
Lebih lanjut, Abraham menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya sebatas reformasi secara umum, melainkan memiliki titik temu yang jelas terkait pimpinan institusi tersebut.
"Dengan catatan reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada dan berhasil kalau mengganti pucuk pimpinan Kapolri. Kira-kira dalam diskusi itu," sambungnya. Hal ini menunjukkan bahwa para tokoh melihat bahwa perubahan pada tingkat kepemimpinan menjadi kunci keberhasilan upaya reformasi yang akan dilakukan.
Selain pembahasan tentang kepolisian, pertemuan juga menyentuh isu politik dan demokratisasi yang disampaikan oleh Siti Zuhro. Menurut Abraham, peneliti BRIN tersebut lebih fokus pada gagasan terkait pemilu dan partai politik di Indonesia.
"Pemilu, sebaiknya bagaimana modelnya, apakah tetap rakyat memilih, gitu ya. Itu dia menyampaikan gagasan itu. Jadi dia berbicara dalam konteks politik, tentang pemilu, dan lain sebagainya, tentang demokratisasi," jelas Abraham.
Ia menambahkan bahwa paparan Siti Zuhro meliputi berbagai aspek terkait sistem politik nasional. "Siti Zuhro banyak menyoroti tentang demokratisasi serta politik Indonesia. Kira-kira seperti itu," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertemuan tidak hanya membahas reformasi institusi keamanan, melainkan juga menyentuh aspek fundamental dari tatanan demokrasi di negara ini.
Sebelumnya, Abraham Samad telah mengklarifikasi bahwa dirinya diundang bukan dalam kapasitas sebagai tokoh politik, melainkan berdasarkan pengalaman dan perannya sebagai mantan pemimpin KPK. Hal ini menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman terkait tujuan pertemuan tersebut, yang sepertinya bertujuan untuk mengumpulkan pandangan dari berbagai kalangan terkait isu-isu strategis bangsa.
Kehadiran berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda – mulai dari bidang hukum dan keamanan, bisnis negara, hingga penelitian dan kebijakan publik – menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk mendengar berbagai perspektif dalam menyusun langkah-langkah ke depan. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang juga hadir dalam pertemuan tersebut diperkirakan memberikan pandangan terkait hubungan antara institusi negara dengan dunia usaha, meskipun belum ada keterangan rinci mengenai paparannya.
Pernyataan tentang kesepakatan reformasi kepolisian dengan penggantian Kapolri diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya. Sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, reformasi kepolisian telah lama menjadi harapan banyak pihak untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pembahasan tentang sistem pemilu dan demokratisasi yang disampaikan Siti Zuhro juga menjadi poin penting yang patut diperhatikan, mengingat Indonesia akan menghadapi periode pemilu pada beberapa tahun mendatang. Pandangan tentang bagaimana model pemilu yang lebih baik dan bagaimana memperkuat proses demokratisasi diharapkan dapat berkontribusi pada penyempurnaan sistem politik nasional.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus melakukan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengumpulkan ide dan gagasan dalam rangka membangun negara yang lebih baik. Bagaimana kelanjutan dari kesepakatan reformasi kepolisian dan gagasan terkait demokratisasi akan diwujudkan menjadi hal yang akan terus diperhatikan oleh masyarakat dan dunia politik Indonesia.
