Kapolda Sumsel bersama Stakeholder dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) melaksanakan peninjauan penanganan Karhutla di Kabupaten OKI

Kapolda Sumsel bersama Stakeholder dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) melaksanakan peninjauan penanganan Karhutla di Kabupaten OKI

Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K., melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring penanganan Karhutla di wilayah Kabupaten OKI pada Sabtu (4/11). 

Dalam kunjungan kali ini bersama para stakeholder dan IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), Kapolda Sumsel melaksanakan konsolidasi strategi penanganan Karhutla terutama di Wilayah Kacamatan Pedamaran (Tinggi Karhutla) serta melaksanakan pengecekan mulai dari kesiapan waterpump dan peralatan dalam penanganan karhutla. 

Polda Sumsel juga memiliki sederet alat pemadaman Karhutla, mulai dari peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan seperti masker, tas jet spray, kepyok, tas ransel, jet shooter, pompa portable, kacamata, sepatu boot, dan perlengkapan medis serta dukungan Makanan dilapangan seperti MTP (Makanan Tambahan Polri).

Setelah melakukan pengecekan Peralatan, Kapolda Sumsel langsung mengajak Stakeholder bersama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) serta Manggala Agni meninjau lokasi Karhutla di desa Menang Raya Kec. Pedamaran Kab. OKI yang dimana lokasi tersebut saat ini sedang dilaksanakan pemadaman Karhutla Oleh satgas Gabungan Satbrimob, Ditsamapta, TNI dan Manggala Agni. 

Kapolda Sumsel menyampaikan, kehadirannya untuk memastikan upaya penanganan Karhutla berjalan dengan tepat sasaran dan pengendalian karhutla berjalan efektif yang sebagaimana selama ini telah  berjalan dengan Baik oleh POLRI-TNI dibantu oleh Manggala Agni serta adik-adik dari IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dapat mengetahui langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Polda Sumsel beserta jajaran dalam penanggulangan Karhutla.

Hal ini juga membuktikan, Pemerintah, TNI-POLRI, Manggala Agni dan Stakeholder lainnya selalu berupaya terus agar kebakaran hutan dan lahan di kawasan-kawasan prioritas bisa terkendali, khususnya di Sumatera Selatan.
(Desy&team)