Penimbunan Jalan Keluar Unsam Diduga Tidak Sesuai Spesifikasi dan Anggaran, Berpotensi Merugikan Negara
Rosnita 
MetroNusantaraNews.com, Langsa - Proyek penimbunan Jalan Keluar Pintu Dua Unversitas Samudra, kini tengah menjadi sorotan publik. Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Aruna Struktur, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 198.545.000,- dari
anggaran APBN Tahun Anggaran 2025, diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Selasa (30/09/2025).
Proyek yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Universitas Samudra ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Namun, sejumlah pihak menduga bahwa pelaksanaan proyek ini jauh dari harapan. Warga setempat dan beberapa pihak terkait mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang baru selesai ditimbun terlihat sangat tidak memenuhi standar.
Beberapa masalah yang ditemukan di lapangan antara lain adalah ketidaksesuaian bahan material yang digunakan dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen kontrak. Laporan dari beberapa pihak menyebutkan bahwa kualitas timbunan jalan yang dikerjakan terkesan asal-asalan dan tidak memperhatikan kekuatan struktur jalan, padahal jalan tersebut memiliki peranan penting sebagai jalur utama menuju pintu masuk Universitas Samudra yang menghubungkan berbagai aktivitas Akademik dan transportasi masyarakat.
Selain itu, pengerjaan proyek juga diduga tidak sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. Berdasarkan informasi yang diperoleh, seharusnya proyek ini menggunakan material tanah yang lebih baik untuk menahan beban kendaraan yang melintas, namun kenyataannya pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kejanggalan ini semakin memperburuk reputasi proyek yang dibiayai menggunakan dana rakyat, dan dapat berpotensi merugikan keuangan negara.
Sejumlah kalangan pun mulai mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek ini, mengingat anggaran yang lumayan besar dan pentingnya keberlanjutan kualitas jalan tersebut untuk kelancaran transportasi mahasiswa dan masyarakat. Beberapa anggota dari pers bahkan menyarankan agar dilakukan audit terhadap proyek ini untuk memastikan apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat merugikan negara.
Dengan kondisi yang ada, pers sebagai sosial kontrol berharap agar pihak-pihak terkait, mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Universitas Samudra hingga kontraktor pelaksana, segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pekerjaan yang dianggap tidak memenuhi standar tersebut. Jangan sampai proyek yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur justru menjadi beban baru bagi masyarakat dan negara.
Pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi Universitas Samudra serta CV. Aruna Struktur, diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi terkait hal ini. Sebab, ketidakcocokan antara pekerjaan yang dilakukan dan anggaran yang dialokasikan dapat berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak citra pemerintah daerah di mata masyarakat.(FAHRID)
