Metronusantaranews.com, Metro – Peresmian monumen seni instalasi Sakai Sembayan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan di Taman Merdeka Kota Metro pada Jum’at (10/6/2022) lalu, kini menimbulkan polemik. Minggu (12/06/2022).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menyebut bahwa peresmian monumen tersebut dinilai tidak menghargai keberadaan Gubernur Arinal Djunaidi di Lampung.
Sejumlah petinggi legislatif di Metro angkat bicara, mereka menyayangkan peresmian monumen di tanah aset Pemerintah tersebut tidak sesuai dengan birokrasi yang seharusnya
“Enggak nyambung kalau peresmian dilakukan oleh Gubernur Provinsi lain. Sistem pemerintahan seperti apa kalau seperti itu. Sedangkan monumen itu terletak di aset Pemkot Metro. Kecuali di tanah pribadi, ya monggo mawon,” kata Ketua DPRD Kota Metro, Tondi.
Menurut dia, dalam tatanan pemerintahan yang tertib dan teratur dalam menjalankan roda birokrasi yang mumpuni harus dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan yang ada.
“Kalau hanya menghadiri HUT Kota Metro dan penandatangan MoU antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Metro, okelah. Tapi kalau sampai turut andil meresmikan monumen, ya enggak nyambung bos. Dia Gubernur Provinsi mana, kok Walikota meresmikan monumen dengan Gubernur lain. Provinsi Lampung ini ada gubernurnya, bos. Kalau Gubernur Provinsi Lampung yang meresmikan, itu baru nyambung,” ucapnya.
Tondi menyarankan, sebagai pemimpin tertinggi di daerah. Seharusnya, seorang walikota dan wakil walikota mengerti tatanan pemerintahan dan seremoni kegiatan yang dilakukan sehingga tidak menjadi polemik dikalangan masyarakat.
“Sebagai kepala daerah, harus bijak melakukan sesuatu. Sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Lakukan saja sesuai prosedurnya, sesuai tatanannya. Kepala daerah harus faham itu” sesalnya.
Kekecewaan serupa juga diutarakan Ketua Komisi I DPRD Kota Metro, Didik Isnanto. Ia menyayangkan peresmian monumen tersebut yang justru tidak dilakukan oleh Gubernur Lampung.
“Peresmian monumen seni Instalasi Sakai Sembayan yang dilakukan gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan di taman merdeka Kota Metro terang-terangan tidak menghargai gubernur Lampung, bapak Arinal Djunaidi. Kami sangat menyayangkan hal itu, sebenarnya ada apa, mengapa gubernur luar yang meresmikan, dan bukan gubernur Lampung. Hormati dong pak Arinal, Metro ini bagian dari Lampung kok” terangnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Metro tersebut juga mempertanyakan tindakan Walikota Metro yang diduga tidak mengundang Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
“Kenapa Walikota kita kok tidak mengundang Gubernur kita untuk peresmian, ada apa ini?. Ada MoU antara Walikota dengan gubernur lain juga ada apa, apakah ini merupakan bentuk perlawanan daerah dengan Provinsi?. Secara etika harusnya mereka mengkomunikasikan dengan dewan karena sesuai amanah Undang-undang nomor 23” katanya.
Didik menegaskan rasa kekecewaannya atas peresmian monumen tanpa menghadirkan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
“Secara lembaga dan masyarakat Metro saya merasa kecewa ini tidak menghargai wilayah sendiri tidak menghargai gubernur kita. Ingat secara infrastruktur jalan provinsi kita banyak yang rusak, kalau Walikota dan Gubernur tidak bagus, yang kena dampak nanti siapa kalau bukan rakyat Metro juga” jelasnya.
“Harusnya Walikota lebih berfokus ke pameran untuk mengangkat UMKM yang ada di Kota Metro, ajak warga Metro untuk hadir berpartisipasi dan promosi UMKM kita,” imbuhnya.
Tak hanya itu, anggota DPRD fraksi Golkar, Indra Jaya juga turut menyoalkan peresmian monumen Sakai Sembayan yang dilakukan oleh Anis Baswedan. Ia menduga, kabar akan majunya Anis Baswedan menjadi Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia (RI) tersebut yang membuat Walikota, Wahdi tidak melibatkan Arinal Djunaidi.
“Sudah seharusnya memang Walikota dapat memahami dan membaca situasi, jangan sampai karena persoalan ini dapat menimbulkan polemik di masyarakat Kota Metro. Kita kan ada Gubernur Lampung kenapa peresmian justru dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Apa karena pak Anis sudah digadang-gadang jadi Capres sehingga harus ditempatkan diatas Gubernur Lampung,” tuturnya.
Politisi Partai besutan Presiden RI ke-2, Suharto itu berharap Pemkot melakukan evaluasi atas capaian kinerja dan manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan.
“Ada banyak hal yang harus dievaluasi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro, termasuk juga kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh walikota,” terangnya.
DPRD juga dalam waktu dekat akan memanggil Walikota Metro Wahdi untuk memberikan klarifikasi atas peresmian monumen oleh Anis Baswedan di Kota Metro.
“DPRD akan memanggil Walikota untuk meminta klarifikasi atas peresmian monumen seni instalasi Sakai Sembayan di Taman Merdeka Metro yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dan bukan Gubernur Lampung. Tentunya ini kami nilai telah mencederai tatanan birokrasi di Kota Metro” tandasnya.
Diketahui, peresmian monumen seni instalasi Sakai Sembayan tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan di Taman Merdeka Kota Metro. Anis meresmikan monumen tersebut dengan didampingi Walikota Metro, Wahdi dan Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman. (Red)