DPRD Metro gelar paripurna penandatanganan Nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2025

Metro Nusantara News - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Gelar Rapat Paripurna membahas Penandatanganan Nota Kesepahaman DPRD Kota Metro dan DPRD Kota Metro Tentang KUA – PPAS APBD TA 2025 yang dilaksanakan di Aula Gedung Daerah yang dihadiri oleh Ketua DPRD Ria Hartini Wakil Ketua I Ahmad Khuseini dan Wakil II Abdulhak, Sekwan Ade, Anggota DPRD, Pj Wali Kota Metro Descatama Paksi Moeda, seluruh Opd dan Camat dan Kepala Desa se-Kota Metro, perwakilan Kajari, Kodim, perwakilan Polda Metro, dan Ketua Pengadilan Agama Kota Metro, Rabu (20/11/2024). Dalam pembahasan Rapat Paripurna, Ramadoni selaku Anggota DPRD dari Fraksi PKS menyampaikan pembahasan Anggaran KUA PPAS Tahun 2025 dengan Komposisi dan Personil sebagai berikut:

1.Ketua Ria Hartini S. Sos. M. M, Wakil Ketua Ahmad Khuseini M. Pd. I, Wakil Ketua H. Abdulhak SH. M. M, Sekretaris bukan Anggota Ade Erwinsyah, S. STP., M. M, Anggota Didik Isnanto, A. Cahyadi Lamnunyai SH, Roma Doni Yunanto S.P.T, Ir. H. Hadi Kurniadi ST. M.T, Efril Hadi M. Kes., H. Ansori SE. M. M, Drs. H. Sudarsono M. M, H. Subhan, S. E , Maryati SKn. M. Kes, H. Basuki Rahmad, H. Fahmi Anwar S, E, H. Wahid Asngari S., Pdi, M. Pdi, Yusron Fauzi Saleh S. H.

2.Materi Pembahasan ialah 1.KUA -PPAS APBD Anggaran Tahun 2025,2.Hasil Pembahasan Komisi Komisi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Metro pembahassn KUA – PPAS APBD Tahun 2025, 3.Hasil Pembahasan Komisi Komisi dalam Badan Anggaran DPrD Kota Metro, 4.Hasil Pembahasan Badan Anggaran Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Kota Metro dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Metro.

3.Pembahasan : UUD no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan tindak kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan pemilihan, penyelenggara tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dimana penyelenggara pemerintah mempunyai kewenangan daerah di danai dari atas dan beban Anggaran pendapatan belanja daerah. Kebijakan APBD KUA adalah Dokumen Kebijakan Pendapatan Belanja serta Asumsi yang mendasari periode Satu Tahun. Prioritas pelapon anggaran sementara PPAS merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target dari KUA dan disusun mulsi dari tahapan menentukan sikap prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan serta melakukan program dan kegiatan.

A. Proses Pembahasan: Untuk mencapai hasil yang maksimal dan perluasan KUA -PPAS telah dilakukan Anggaran diTahun 2025 yang terlampir sebagai berikut.

B. Pembahasan dan evaluasi :Terdapat Pergeseran Anggaran dari yang diusulkan dengan dasar dan pertimbangan yangvtelah disepakati Oleh Badan Anggaran Komisi komisi serta Fraksi-fraksi DPRD Kota Metro dengan Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Berikut: 1.Pendapatan , Anggaran Pendapatan daerah yang terdiri dari Asli pendapatan daerah dan pendapatan transfer sebesar 1Triliun 79 milyar 834 juta 847 ribu 863 rupiah. Dengan rincian Sebagai Berikut : A. Pendapatan Asli daerah terdiri dari komponen pajak daerah, retribusi daerah hasil pendapatan daerah yang sah sebesar 360 miliar 5823 juta 282 ribu 398 rupiah. B. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan Transfer pemerintah daerah sebesar 719 Miliar 240 juta,565 ribu 465 rupiah. 2.Belanja :Anggaran belanja modal yang terdiri dari belanja koperasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebesar 1triliun 89 miliar 823 juta 847 ribu 863 rupiah .

Ditempat yang sama Pjs Wali kota Metro Descatama Menyampaikan dalam sambutannya , Pemerintah Kota Metro menyepakati kebijakan KUA dan prioritas platform anggaran APBD tahun 2025 dan menyepakati Asumsi Makro yang melandasi penyusunan struktur anggaran untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2025,dan menyepakati pula prioritas kegiatan dan sub kegiatan guna mendukung visi dan misi RPJMD kota metro tahun 2021 -2026, “jelasnya Descatama menambahkan, pada tahun 2025 akan terjadi beberapa kali perubahan anggaran akibat kebijakan fiskal yang mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tahun 2025 dan kondisi tersebut menjadi tantangan untuk menjadikan pengembangan ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat menjadi efektif dan efisien, memberikan dorongan sehingga pada tahun 2025 akan terjadi beberapa kali perubahan anggaran. ke depan kita bisa memaksimalkan pendapatan” dan pos asli pendapatan daerah, hal ini dimungkinkan jika kinerja pelayanan ditingkatkan dan dikembangkan sumber pendapatan baru,” tutupnya. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman KUA – PPAS APBD Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, Wakil Ketua Ahmad Khuseini, Wakil Ketua Abdulhak dan Pj Wali Kota Metro Descatama Paksi Moeda, serta seperti penyerahan Nota Kesepakatan dan foto bersama. (ADV)