Sinergi Berantas Mafia Tanah, Kakanwil BPN DKI Jakarta Terima Penghargaan Pin Emas

Metronusantaranews.com, Jakarta Pusat - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (03/12/2025) bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah untuk memberantas mafia tanah dan memperbaiki tata kelola pertanahan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Kakanwil BPN DKI Jakarta menerima penghargaan berupa pin emas dari Kementerian ATR/BPN, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, dan kontribusi jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pertanahan di wilayah DKI Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid yang hadir dalam kesempatan tersebut mengungkap capaian signifikan hasil kerja bersama Kementerian ATR/BPN dan aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas mafia tanah sepanjang tahun 2025. Dari berbagai upaya penindakan yang dilakukan, total aset tanah senilai lebih dari Rp23 triliun berhasil diselamatkan dari praktik kejahatan pertanahan.

“Sepanjang tahun 2025, yang sudah dilakukan oleh Teman-teman ini, kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107 dengan berhasil menetapkan tersangka 185 orang. Kemudian, kita berhasil menyelamatkan aset tanah sebanyak 14.315 hektare. Kalau divaluasi, tanah tersebut berdasarkan pendekatan zona nilai tanah (ZNT), nilainya yang diamankan sebanyak Rp23,3 triliun,” ujarnya.

Kanwil BPN DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir berkomitmen untuk terus memperkuat langkah pemberantasan mafia tanah melalui pendekatan kolaboratif. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng berbagai stakeholder terkait, mulai dari APH, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga masyarakat. Sinergi ini diyakini mampu mempercepat penyelesaian kasus, meningkatkan transparansi layanan, serta menciptakan ekosistem pertanahan yang lebih aman dan berkepastian hukum.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Syahardiantono; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.